Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ruang Karaoke DPRD Banten Dipertahankan

image-gnews
diubah dari barbadosallegiance.wordpress.com
diubah dari barbadosallegiance.wordpress.com
Iklan

TEMPO.CO, Serang - Walaupun sudah mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, fasilitas karaoke di ruang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten hingga saat ini belum dihilangkan. Alasannya, fasilitas tersebut perlu untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh Komisi I.

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar menilai anggota Komisi I DPRD Banten sudah tidak memiliki empati lagi kepada masyarakat. “Karaoke adalah simbol kesenangan, hura-hura, dan jelas menyakiti nurani masyarakat yang seharusnya mereka perjuangkan nasibnya,” tegas Dahnil, Jumat, 3 Februari 2012.

Terkait alasan Komisi I bahwa fasilitas karaoke bukan dari APBD, melainkan iuran anggota, Dahnil menilai hal tersebut tetap telah mempertontonkan kemewahan. “Saya pikir anggota Komisi I tidak perlu mengedepankan extravaganza begitu, mengedepankan kesenangan dan hura-hura yang dipertontonkan kepada publik,” katanya.

Menurutnya, saat ini publik ingin anggota DPRD Banten bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan anggaran dan kebijakan Pemprov Banten. “Sikap bermewah-mewahan menyakiti hati nurani masyarakat. Fasilitas karaoke hanya akan membuat depresi citra dan moral DPRD Banten di mata publik,” katanya.

Ketua Majelis Pesantren Salafiah Provinsi Banten Matin Sarkowi mengaku sangat kecewa dengan adanya fasilitas karaoke di DPRD Banten. Alasannya, itu adalah kantor dan secara etika tidak pantas. "Sangat memalukan, ini tidak sesuai dengan moto Banten, yaitu iman dan takwa sehingga seharusnya mereka menjaga nilai-nilai religius,” tegasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Komisi I DPRD Banten, Faqih Usman, mengatakan alat tersebut bukan dikhususkan untuk karaoke, tetapi untuk fasilitas yang bisa menunjang kinerja anggota Komisi I DPRD Banten, seperti saat menerima kunjungan kerja dari luar daerah untuk menampilkan profil Provinsi Banten.

"Kami memiliki mitra kerja dengan berbagai elemen, jadi fasilitas ini bisa dijadikan penunjang kerja kami," ujar Faqih, Jum’at, 3 Februari 2012.

Faqih mengakui dirinya tidak bisa bernyanyi atau karaoke. "Kejadian ini harus diambil hikmahnya, karena ini hanya kurang komunikasi saja," katanya.

WASI’UL ULUM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.