Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).

INFO NASIONAL- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang menginginkan agar keberadaan mereka diatur secara khusus melalui peraturan perundangan tersendiri. Tidak ikut dalam UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah; serta UU No. 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.

Karena diatur dalam berbagai peraturan perundangan, ADKASI menilai keberadaan, tugas, fungsi, sekaligus kewenangan mereka sebagai lembaga legislatif perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah tidak lagi kuat. Malah terkesan membuat kewenangan DPRD Kabupaten terpangkas.

“Salah satu contohnya, DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Sesuai Pasal 154 huruf h UU No. 2/2015, DPRD Kabupaten hanya berwenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak berwenang menolak ataupun menyetujuinya," ujar Bamsoet usai menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa 15 Februari 2022.

Pengurus ADKASI yang hadir antara lain, Ketua Umum Lukman Said, Sekjen Syamsul Rizal, Ketua DPRD Aceh Tenggara Denny Febrian Roza, Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara Megawati Ambo Asa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Zaidan Ismail, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dengan diatur dalam undang-undang tersendiri, negara bisa memaksimalkan potensi 20 ribu lebih anggota DPRD Kabupaten yang tersebar di 416 kabupaten. Khususnya dalam menciptakan check and balances, agar pembangunan daerah oleh bupati dengan menggunakan uang rakyat dari APBD, bisa dilakukan tepat guna dan tepat sasaran. Sekaligus meminimalisir potensi korupsi dan penyalahgunaan APBD dalam berbagai modus operandi.

"Sebagai lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya, DPRD Kabupaten memiliki legalitas yang kuat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagaimana halnya hubungan DPR dengan presiden, yang saling melakukan check and balances satu sama lain," kata mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, harus ada kamar yang terpisah antara legislatif dengan eksekutif. Seperti halnya DPR RI dengan presiden. Begitu juga yang seharusnya terjadi antara DPRD dengan Bupati.

"Dengan terpisah dari penyelenggara pemerintah daerah, diharapkan DPRD bisa lebih independen menjalankan tugas dan fungsinya. Seringkali ada kejadian dimana DPRD tidak sepaham dengan bupati/walikota, dibalas oleh bupati/walikota dengan tidak menandatangani hak-hak yang seharusnya diterima para anggota DPRD. Seharusnya posisi antara DPRD dengan pemerintah daerah sejajar, tidak bisa menekan satu sama lain. Tetapi justru saling melakukan check and balances," ujar  Bamsoet. (*)






Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

5 hari lalu

Jajaran Sekjen MPR Teken Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penandatangan Perjanjian Kinerja dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

6 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

12 hari lalu

Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

Yandri meminta Kementerian Agama dan Panja Komisi VIII untuk memelototi semua item yang menyangkut semua besaran ongkos haji.


Bamsoet Dukung UI Racing Team Ikut Kompetisi di Eropa

13 hari lalu

Bamsoet Dukung UI Racing Team Ikut Kompetisi di Eropa

Bamsoet berharap BUMN hingga kalangan swasta memberi dukungan dengan menjadi sponsor untuk UI Racing Team.


Peringati Hari Patriotik, Fadel Siap Perjuangkan Nani Wartartabone Jadi Nama Bandara

13 hari lalu

Peringati Hari Patriotik, Fadel Siap Perjuangkan Nani Wartartabone Jadi Nama Bandara

Pemda Gorontalo sudah menyiapkan suratnya, tinggal mengantarkan kepada Menteri Perhubungan.


Bamsoet Pastikan Anggaran untuk Masifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR

15 hari lalu

Bamsoet Pastikan Anggaran untuk Masifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang akan ditingkatkan dari semula hanya empat kali menjadi enam kali dalam setahun.


Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

15 hari lalu

Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

MPR tidak akan mencampuri urusan internal DPD.


Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan

15 hari lalu

Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan

Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tersebut tidak akan mengubah ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa.


Yandri Susanto Dukung PABPDSI Bangun Desa

48 hari lalu

Yandri Susanto Dukung PABPDSI Bangun Desa

PABPDSI didorong agar bekerja sama dengan kepala desa.


Yandri Susanto Ajak Umat Tingkatkan Cinta pada Agama dan Tanah Air

6 Desember 2022

Yandri Susanto Ajak Umat Tingkatkan Cinta pada Agama dan Tanah Air

Yandri menyampaikan pidato dalam Tabligh Akbar Tirtayasa Bershalawat di Banten.