Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik Paniai, MRP Bentuk Tim Khusus  

image-gnews
TEMPO/ Tjahjono Ep Eranius
TEMPO/ Tjahjono Ep Eranius
Iklan

TEMPO Interaktif, Jayapura - Majelis Rakyat Papua (MRP) membentuk tim khusus untuk ikut menangani konflik bersenjata di Paniai. Tim tersebut akan bekerja memfasilitasi pemerintah, tokoh adat, dan aparat keamanan untuk menemukan jalan keluar atas gejolak bersenjata yang terjadi sejak akhir November 2011. “Tim akan ke sana. Sebenarnya berangkat hari ini, tapi ditunda karena penerbangan full,” kata pengurus MRP, Timotius Murib, kepada Tempo, Kamis, 15 Desember 2011.

Menurut Timotius, pengurus MRP lainnya, Debora Mote, sudah lebih dahulu berada di Paniai. Adapun tugas tim khusus yang terdiri dari sejumlah anggota MRP mengambil langkah-langkah strategis bagi perdamaian di Paniai.

Dengan pola pendekatan seperti itu, kata Timotius, diharapkan OPM yang ada di hutan bisa memahami bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan pembangunan. “Kami juga berharap konflik bisa segera berakhir, apalagi ini menjelang hari raya bagi umat Nasrani,” ujarnya.

Dari hasil kajian dan diskusi dengan beberapa pihak di Paniai, MRP selanjutnya akan menyampaikannya kepada pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami ingin ada solusi cerdas yang dapat bermanfaat bagi kedua pihak yang bersengketa. Ini langkah pertama, berikutnya kita berharap tidak ada lagi gerakan bersenjata yang dapat mengacaukan situasi di Paniai,” ucap Timotius.

Timotius menegaskan bahwa MRP mendukung penuh langkah kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk mengamankan wilayah. Namun pendekatan yang dilakukan seharusnya tidak sampai menimbulkan korban jiwa karena bisa memicu konflik yang lebih luas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketegangan di Paniai masih berlangsung hingga hari ini. OPM bertahan di markas baru mereka di sekitar Gunung Wege. Sementara markas lama OPM di wilayah Eduda telah dikuasai penuh aparat keamanan Indonesia. “Hari ini dan kemarin, ada baku tembak lagi. Kita sudah jatuh korban sangat banyak, intinya bila ABRI (TNI) jual, kita akan beli,” kata juru bicara Organisasi Papua Merdeka Divisi II Makodam Pemka IV Paniai, Leo Yeimo.

Leo mengatakan, setelah didata, jumlah rumah di wilayah Ekadide yang dibakar aparat Indonesia sebanyak 70 buah. “Ada rumah staf, panglima OPM, komandan, rumah tentara, dan kantor OPM. Semuanya sudah hangus,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Paniai, Ajun Komisaris Besar Polisi Janus Siregar, mengatakan anggota Brigade Mobil terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata. “Masih dalam pengejaran,” ucapnya.

JERRY OMONA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

30 September 2022

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi wetipo pada Rapat Pleno dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota MRP Provinsi Papua Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 di Sasana Krida Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jayapura, Jumat (30/9/2022).
Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

30 September 2022

Pelantikan tiga anggota Provinsi Papua sisa masa jabatan 2017-2022 di Sasana Krida Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jayapura, Jumat (30/9/2022).
Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.


Polemik Pemekaran Papua, Apa Persyaratan Pemekaran Daerah Berdasarkan UU 23/2014

27 April 2022

Ilustrasi suasana di sebuah pasar di Oksibil, Papua. Shutterstock
Polemik Pemekaran Papua, Apa Persyaratan Pemekaran Daerah Berdasarkan UU 23/2014

Pemekaran Papua masih menjadi polemik. Prosedur pemekaran daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.


MRP Minta Pemerintah Revisi UU Otsus Papua Menyeluruh atau Satu Pasal Ini Saja

11 Juni 2021

Katua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Papua Timotius Murib. Tempo/Tony Hartawan
MRP Minta Pemerintah Revisi UU Otsus Papua Menyeluruh atau Satu Pasal Ini Saja

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib meminta pemerintah pusat merevisi Undang-undang Otsus Papua secara menyeluruh


Masyarakat Papua Kembali Menagih Janji Presiden Jokowi

22 November 2015

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan disambut para pedagang di Pasar Pharaa, Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. Jokowi membangun dua pasar di Papua Barat, yakni pasar Pharaa dan pasar Mama-mama, selain itu Jokowi juga akan memberikan pasar itu gratis pada pedagang tanpa membayar iuran sewa dan lain-lain. TEMPO/Cunding Levi
Masyarakat Papua Kembali Menagih Janji Presiden Jokowi

Jokowi dapat menunjuk tokoh setingkat menteri untuk fokus selesaikan masalah Papua.


Tiga Korban Nabire Dibawa ke Jakarta  

16 Juli 2013

Puluhan warga papua saat aksi demo menuntut Referendum di Gedung Majelis Rakyat Papua, Senin (20/2). TEMPO/Jerry Omona.
Tiga Korban Nabire Dibawa ke Jakarta  

Ada tiga orang yang menjalani pemeriksaan khusus dokter.


Terdakwa Makar Papua Disidang

30 Januari 2012

Terdakwa kasus makar, Forkorus Yaboisembut, Presiden Negara Federal Papua Barat, saat turun dari truk tahanan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura, Senin (30/1). TEMPO/Jerry Omona
Terdakwa Makar Papua Disidang

Kelima terdakwa dituding ikut memfasilitasi pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III.


Ratusan Warga Papua Tolak Pemilihan Anggota MRP  

2 Maret 2011

Demonstrasi Warga Papua di Kantor DPR Papua menolak Pemilihan Ulang Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). TEMPO/Jerry Omona
Ratusan Warga Papua Tolak Pemilihan Anggota MRP  

Selpius juga mengecam anggota majelis saat ini yang sebelumnya menolak otonomi khusus. Namun belakangan malah menerima dan menandatangani rekomendasi pemilihan anggota Majelis.


Masa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang  

4 Februari 2011

Ribuan warga Papua menuntut pembubaran dan pembatalan pemilihan anggota MRP di Papua (26/1). TEMPO/Jerry Omona
Masa Kerja Majelis Rakyat Papua Diperpanjang  

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memperpanjang masa kerja anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga satu bulan mendatang.


Pemerintah Diminta Rangkul Majelis Rakyat Papua

27 Januari 2011

Ribuan warga Papua menuntut pembubaran dan pembatalan pemilihan anggota MRP di Papua (26/1). TEMPO/Jerry Omona
Pemerintah Diminta Rangkul Majelis Rakyat Papua

Pemerintah dan TNI, misalnya, bisa menyelesaikan kasus-kasus kekerasan itu melalui pendekatan adat. Penyelesaian secara hukum, menurut dia, menunjukkan pemerintah dan TNI tidak menempatkan MRP secara baik sebagai bagian dari solusi.