Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi wetipo pada Rapat Pleno dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota MRP Provinsi Papua Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 di Sasana Krida Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jayapura, Jumat (30/9/2022).

INFO NASIONAL – Keberadaan lembaga kultural Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan salah satu bentuk kekhususan yang dimiliki Papua utamanya dalam konteks otonomi khusus. MRP memiliki kewenangan tertentu dalam rangka memberikan perlindungan, penguatan, keberpihakan, serta pemberdayaan terhadap hak-hak orang asli Papua.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi wetipo pada Rapat Pleno dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota MRP Provinsi Papua Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 di Sasana Krida Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Jayapura, Jumat, 30 September 2022.

Wempi menerangkan, keberpihakan itu dilakukan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, serta pemantapan kehidupan beragama. “Hal ini sekaligus menjadi ruang lingkup serta batasan tugas dan kewenangan Saudara-Saudari dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus,” ujar Wempi.

Dia menegaskan, sebagai lembaga khusus, MRP mempunyai peran strategis dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan orang asli Papua. Hal ini tercermin dalam sejumlah tugas yang diemban MRP. Tugas itu seperti memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bersama gubernur.

“Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan, dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya,” tambah Wempi.

Tak hanya itu, MRP juga memiliki tugas memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di tanah Papua. Kerja sama ini khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Tugas lainnya, yakni memberikan pertimbangan kepada DPRP, gubernur, DPRD kabupaten/kota, serta bupati/wali kota terkait perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Dengan mengacu berbagai tugas tersebut, Wempi menegaskan, MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengabdi kepada rakyat di Provinsi Papua. Selain itu, MRP wajib mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan.

“(Kewajiban lainnya) membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua, membina kerukunan kehidupan beragama, serta mendorong pemberdayaan perempuan,” kata Wempi. (*)






Suwannarut Juara BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE, BNI Beri Apresiasi

4 jam lalu

Suwannarut Juara BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE, BNI Beri Apresiasi

Pegolf Indonesia pun terbukti mampu bersaing dan memunculkan banyak pegolf potensial yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.


Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Bantalan Pengaman Sosial

7 jam lalu

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Bantalan Pengaman Sosial

Peserta akan mendapatkan jaring pengaman sosial, sehingga walaupun kondisi saat ini begitu menantang, tapi pekerja tidak akan sampai jatuh miskin ketika terjadi risiko.


Legislator Apresiasi Capaian Airnav Indonesia

7 jam lalu

Legislator Apresiasi Capaian Airnav Indonesia

Dalam pertemuan asosiasi Air Navigation beberapa negara sahabat di Asia Pasifik, Airnav Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon atau mencapai Net Zero emission.


Komisi III DPR: Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

7 jam lalu

Komisi III DPR: Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono tegaskan bahwa masalah narkoba merupakan tanggungjawab bersama.


Legislator Minta Panglima TNI Tingkatkan Profesionalisme Tentara

7 jam lalu

Legislator Minta Panglima TNI Tingkatkan Profesionalisme Tentara

Politisi dari Fraksi PPP ini juga memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi.


Lolos Memuaskan Ujian Doktor, Bamsoet Beberkan Terobosan Hukum PPHN Tanpa Amandemen

9 jam lalu

Lolos Memuaskan Ujian Doktor, Bamsoet Beberkan Terobosan Hukum PPHN Tanpa Amandemen

Disertasi ini berusaha untuk menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan


RUU Daerah Kepulauan Perlu Dikaitkan dengan Paradigma Blue Economy

12 jam lalu

RUU Daerah Kepulauan Perlu Dikaitkan dengan Paradigma Blue Economy

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memberikan masukan agar RUU Daerah Kepulauan tetap relevan dan sesuai dengan isu utama saat ini.


Aliansi Nasional Dibentuk Akhiri AIDS Pada Anak

12 jam lalu

Aliansi Nasional Dibentuk Akhiri AIDS Pada Anak

UNAIDS Indonesia, Jaringan Indonesia Positif, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Lentera Anak Pelangi, dan Yayasan Pelita Ilmu, membuat Aliansi Nasional untuk mengakhiri AIDS pada Anak di Indonesia dalam memperingati Hari AIDS Sedunia


Pegadaian Raih Human Capital & Performance Awards 2022

14 jam lalu

Pegadaian Raih Human Capital & Performance Awards 2022

PT Pegadaian berhasil raih penghargaan di ajang Human Capital & Performance Awards 2022, yang digelar oleh Majalah Business News di Jakarta


Mas Dhito Sambut Peserta Dholo KOM, Jadikan Kelok 9 Surganya Pesepeda

14 jam lalu

Mas Dhito Sambut Peserta Dholo KOM, Jadikan Kelok 9 Surganya Pesepeda

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyambut kedatangan ratusan pesepeda Dholo KOM Challenge di Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri