TEMPO Interaktif, Jakarta!-- Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pemerintah akhirnya memangkas anggaran pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Rp 777 miliar, dari rencana sebelumnya Rp 1,1 triliun.
"Tidak perlu dibangun sebanyak 36 lantai, cukup 26 lantai," kata Djoko di Istana Merdeka, Senin 9 Mei 2011.
Menurut Djoko, pemangkasan dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum mengevaluasi rencana pembangunan gedung DPR yang diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Evaluasi dilakukan Kementerian bersama Sekretariat Jenderal DPR.
Seperti diketahui, rencana pembangunan gedung baru DPR menuai kritik dari berbagai kalangan. Selain karena biayanya yang terlampau mahal, dalam desain lama, fasilitas yang akan dibuat di gedung DPR dianggap banyak kalangan terlalu mewah.
Menurut Djoko, Kementerian Pekerjaan Umum sudah menghitung total kebutuhan gedung dan kapasitasnya. Setiap anggota DPR, total 600 orang, akan memiliki satu sekretaris dan lima staf ahli.
Gedung lama memang tidak memenuhi kebutuhan itu. Namun, menurut Djoko, sudah disepakati bahwa gedung lama masih dipakai. Misalnya, untuk sidang dengan mitra kerja. "Anggota DPR dan pendukungnya masuk gedung baru, sedangkan Sekjen dan alat perlengkapan yang lain tetap di Nusantara 1," ujarnya.
Djoko menambahkan, beberapa bagian di gedung Nusantara I retak-retak, sehingga perlu direnovasi. Dengan biaya perbaikan itu, total anggaran untuk membangun gedung DPR akan mencapai Rp 800 miliar. "Nanti bisa saja turun, kan ditenderkan," ujar Djoko.
Ihwal desain gedung, menurut Djoko, pemerintah menyerahkan sejumlah opsi kepada DPR. "Kami serahkan kepada mereka, apakah mau menggunakan desain baru atau desain yang lama diperbaiki."
Yang jelas, menurut Djoko, dengan anggaran yang dipangkas, fasilitas di gedung baru DPR tidak seperti rencana sebelumnya. Yang bakal hilang antara lain fasilitas ruangan spa untuk anggota DPR.
EKO ARI WIBOWO
