Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Pertahanan : TNI Belum Siap Gunakan Hak Pilih  

image-gnews
Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Imam Sukamto
Purnomo Yusgiantoro. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa wacana pemberian hak pilih bagi TNI tidak perlu diperdebatkan lagi. "Kalau 2014 rasa-rasanya belum siap," ujarnya usai menerima Bintang Bintang Yudha Dharma Utama di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (1/7).

Menurutnya, ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan hak pilih dalam Pemilu pada aparat TNI. "Pertama, TNI itu sendiri, kedua rakyat, apakah rakyat mau TNI memilih kembali, ketiga Presiden, lalu kembalikan pada Undang-undangnya," kata Purnomo.

Menurutnya, Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI jelas menyebutkan bahwa TNI netral. "Jadi prinsipnya di situ dan ada proses yang dilalui. Ini prosesnya panjang," kata dia.

Menurut Purnomo, yang paling penting dilakukan adalah menyakan pada pihak TNI apakah mereka telah siap untuk diberi hak pilih. "Mereka sendiri belum siap, mereka baru melakukan kajian," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Purnomo juga menyatakan bahwa undang-undang kita tidak memungkinkan TNI ikut memilih dalam Pemilu karena TNI harus netral. "Apa saat itu (2014) sudah selesai (revisi undang-undang 34), apa sudah masuk prolegnas. Saya kira masih lama," tuturnya.

PINGIT ARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.


Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.


Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo memanjatkan doa di depan makam Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dalam acara ziarah nasional TNI di taman makam pahlawan nasional Kusumanegara, Yogyakarta, 28 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.


Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo memeriksa pasukan saat sertijab Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) di Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 2016. TEMPO/Subekti
Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.


Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.


Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan keterangan dalam Rapim TNI Tahun 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 22 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.


Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko.   ANTARA/M Rusman
Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.


Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Kasad Jenderal TNI Budiman. TEMPO/Dasril Roszandi
Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.


SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Hormati Apapun Hasil Pileg 2014
SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.


Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) memberi hormat kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto (kanan) sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta (7/2). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.