Menurut dia, penolakan Menkeu terhadap usulan dana aspirasi sebagai sesuatu yang tidak tepat. Sebab, usulan itu masih menjadi wacana yang ditawarkan. "Menurut hemat kami pemerintah jangan terburu-buru untuk mensikapi," ucapnya.
Terhadap jawaban Menkeu soal potensi pelanggaran undang-undang, kata Priyo, hal itu belum tentu terjadi. "Kan belum tentu digolkan, jadi tidak ada potensi yang dilanggar. Kalau DPC meminta kepada kita membangun gedung perwakilan di daerah, pimpinan dewan sampai hari ini belum menerima usulan resmi semacam itu untuk dibahas di Panitia Anggaran," kata Priyo yang juga Wakil Ketua DPR ini.
Baca Juga:
Menurut dia, usulan dana aspirasi sebenarnya untuk memoderatkan ketimbang seperti yang selama ini ada. Saat ini, kata dia, ada beberapa Komisi seperti Komisi 11 dan Komisi 7 yang meminta semacam dana aspirasi ini. "Jadi lebih baik semua. Apa yang jadi usulan itu kan lebih maju ketimbang jika hanya komisi-komisi tertentu yang dapat alokasi dana angaran untuk konstituen masing-masing," ujarnya.
AMIRULLAH