Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Megawati : Dana Aspirasi Kok Diusulkan Dewan

image-gnews
MegawatiSoekarnoputri. TEMPO/Panca Syurkani
MegawatiSoekarnoputri. TEMPO/Panca Syurkani
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - PDI Perjuangan dengan tegas akan tetap menolak usulan Partai Golkar soal perlunya dana aspirasi bagi daerah pemilihan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, sejak awal usulan itu arahnya tidak jelas.

“ Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakaat bawah. Jadi bukan dari anggota Dewan, tapi usulan itu harusnya dari masyarakat” kata Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6).

Karena itu, kata Megawati, sejak awal ia sudah memberi pengarahan ke seluruh kadernya di partai ataupun DPR untuk menolak saja usulan itu. Ia juga minta PDIP sangat hati-hati dalam mengambil sikap terkait usulan itu.” Kami ingin itu ditanyakan dan didialogkan dengan masyarakat dulu” kata Mega.

Mega beralasan, jika dana aspirasi dilakukan dengan baik dan sampai ke masyarakat mungkin saja akan bermanfaat. Namun, aspek pemerataan dan kerawanan penyimpangan dana tetap menjadi alasan partainya belum menyetujui usulan itu.

Pada kesempatan itu, Mega juga mengkritik pemerintah yang dinilai masih kurang mendorong KPK untuk menuntaskan kasus korupsi. Malah, kata Mega, yang terjadi justru sebaliknya. “ Sepertinya memang ada usaha untuk melemahkan KPK," kata Megawati tanpa bersedia menyebutkan siapa yang berusaha melemahkan KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut bekas Presiden, yang terkesan adalah KPK sedang dibelit persoalan internal. “Padahal seperti yang terjadi sekarang, antara proses hukum dan pemilihan ketua atau kasus internal KPK adalah persoalan yang berbeda. Intinya tidak adanya keinginan baik, komitmen dan konsistensi dari pemerintah," kata Megawati.

WIDIARSI AGUSTINA

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pekanbaru Siapkan Dana Cadangan Bencana Asap

15 Maret 2016

Lanskap gedung-gedung perkantoran dan permukiman penduduk di kawasan Jakarta Pusat, 27 Oktober 2015. Kepala Pusat Data Informasi BNPB menyatakan bencana asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan makin meluas dan sebagian menuju Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pekanbaru Siapkan Dana Cadangan Bencana Asap

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah menyiapkan dana cadangan tanggap bencana alam sebesar Rp1 miliar untuk tahun 2016.


Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat

2 April 2014

Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat

Hal itu terjadi di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kabupaten


Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.


Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar  

18 Juni 2010

Nenek Ani (39) menjaga cucunya M.Toriq di masjid RSCM Jakarta karena ditolak pihak rumah sakit, Selasa (16/02). Toriq menderita penyakit Hydrochepalus dan sudah dua minggu berada di masjid karena tidak memiliki biaya berobat. TEMPO/Aditia Noviansyah
Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar  

Dengan adanya penambahan tersebut, maka total jumlah anggaran JPK Gakin dan SKTM menjadi Rp 513 miliar di tahun ini.


PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa  

17 Juni 2010

TEMPO/Imam Sukamto
PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa  

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far minta semua fraksi menempatkan pelbagai usulan alokasi anggaran langsung untuk desa dimasukkan dalam pembahasan Rencana Undang-undang tentang desa.


Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi  

16 Juni 2010

Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Aziz . dok TEMPO/Adri Irianto
Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi  

Partai Golkar mengklaim dana aspirasi sudah menjadi keputusan rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.


Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab

13 Juni 2010

Aburizal Bakrie. TEMPO/Imam Sukamto
Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab

Melalui Golkar, Aburizal bertekad usulan dana aspirasi akan terus diperjuangkan melalui APBN dan APBD. Ia juga mengklaim usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapat respon yang positif.


Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas

5 Juni 2010

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Sebastian Salam. TEMPO/Wahyu Setiawan
Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas

Dana aspirasi sebesar Rp 15 milyar untuk tiap daerah pemilihan membuat setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sinterklas.


Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah

5 Juni 2010

Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis memaparkan, dana aspirasi Rp 15 miliar untuk tiap daerah pemilhan anggota dewan muncul karena ketidakpercayaan pengelolaan anggaran oleh pusat terhadap pemerintah daerah.


Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru

2 Juni 2010

Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru

Politisi Golkar menilai penolakan pemerintah terhadap usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR pertahun sebagai terburu-buru.


Pemerintah Tolak Usulan Dana Aspirasi DPR

2 Juni 2010

Pemerintah Tolak Usulan Dana Aspirasi DPR

Pemerintah menyatakan penolakannya atas usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per tahun per satu daerah pemilihan bagi kalangan anggota DPR karena dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang.