Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar Prediksi Peta Politik 2014 Tak Banyak Berubah

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Politisi  Golongan Karya Priyo Budi Santoso memprediksi peta politik di 2014 tak akan banyak perubahan dibanding hasil Pemilu 2009. "Tiga yang terbesar akan tetap berlaga, kecil kemungkinan bergeser" kata Ketua Partai Golkar Priyo dalam Diskusi "Pemimpin Muda Demokrat dan Politik 2014", di ruang wartawan DPR, Jakarta, Rabu (26/5).

Pada  Pemilu  2009, peta politik Indonesia diwarnai  tiga partai besar bernuansa Nasionalis yaitu Demokrat, Golkar dan PDIP. Lalu empat partai berlatar belakang agama yaitu PKB, PKS, PPP dan PAN. Kemudian dua partai lagi  yang berlatar belakang Nasionalis  yaitu Gerindra dan Hanura. "Tidak mungkin dua yang bontot mendorong,"  ujarnya.

Mengomentari tentang calon Presiden yang akan diusung Golkar di 2014, Priyo mengatakan peluang Aburizal Bakrie sebagai ketua umum paling besar. Dan dorongan internalnya juga lebih mudah. Walau Ical sendiri belum menerima. "Pak Ical selalu bilang masih terlalu pagi untuk bahas itu," kata Priyo.

Selain itu, lanjut Priyo, kemungkinan besar PDI Perjuangan masih akan mengusung mantan presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilu nanti. Walau ketokohan Tjahyo Kumolo, Puan Maharani dan Pramono Anung juga besar. "Kalau bu Mega berkenan, pasti tidak ada yg mau menolak," katanya.

Peluang Prabowo Subianto juga masih besar di 2014. Apalagi peluang kongsi politik Gerindra masih terbuka, tidak harus dengan PDI Perjuangan seperti 2009 lalu. "Bisa saja kan dengan Golongan Karya," kata Priyo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang peta politik agak kabur, tambah Priyo, adalah calon Presiden Partai Demokrat. "Bisa Anas Urbaningrum, bisa Ani Yudhoyono," katanya.

Adapun Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahyo Kumolo, melihat peta politik 2014 masih tergantung konsesus sembilan fraksi atas Undang-Undang Politik baru. "Jadi mau pemilihan presiden dulu, atau pemilihan legislatif dulu," tutur Tjahyo yang duduk tepat sebelah Priyo ini.

ARYANI KRISTANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Saran Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk Pembuatan UU Pemilu

5 Agustus 2017

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA Sigid Kurniawan
Saran Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk Pembuatan UU Pemilu

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyarankan UU Pemilu langsung dibuat setelah Pemilu selesai, bukan menjelang Pemilu.


Mahfud MD Anggap Putusan MK Perkuat UU Penyelenggaraan Pemilu

1 Agustus 2017

Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mahfud MD Anggap Putusan MK Perkuat UU Penyelenggaraan Pemilu

Mahfud MD menganggap putusan MK yang lalu soal pemilu serentak dan ambang batas presidensial akan membantu UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru.


Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah

11 Juli 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo
Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah

Tjahjo berharap pembahasan RUU ini segera selesai.


Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

11 Juni 2017

Penyandang disabilitas memperhatikan foto calon anggota legislatif di TPS 05 Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya, Kelurahan Sindrijala, Makassar, Rabu (9/4). TEMPO/Fahmi Ali
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka terbatas karena dianggap kemunduran demokrasi.


Perludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat  

20 Mei 2017

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali
Perludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat  

Pemerintah dianggap terlambat menyerahkan kepada DPR sebagai pengusul, karena terlalu terpaku pada euforia 2014. RUU Pemilu butuh dua tahun.


Alasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan  

26 April 2017

ANTARA/Wahyu Putro A
Alasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan  

Ketua KPU Arief Budiman berharap DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu.


Demokrasi Elektoral Mencari Bentuk

22 Maret 2017

Demokrasi Elektoral Mencari Bentuk

Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung di DPR ternyata memunculkan beberapa pertanyaan mendasar. Pertanyaan itu, antara lain, mengenai representasi publik yang akan dihasilkan oleh sistem pemilu dan upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui demokrasi elektoral multipartai.


Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Eks KPU: Tidak Jelas

2 Maret 2017

Ramlan Surbakti. TEMPO/Wahyu Setiawan
Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Eks KPU: Tidak Jelas

Dihitung dengan waktu perjalanan, Ramlan merasa kunjungan kerja tersebut terlalu singkat untuk dikatakan sebagai sebuah studi banding.


Mendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU-Bawaslu

2 Februari 2017

Mendagri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Prima Mulia
Mendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU-Bawaslu

Mendagri Tjahjo menegaskan pemerintah akan tetap mengirimkan hasil seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu karena tahapan Pemilu 2019 mulai Juli 2017


Mahfud Md. Sebut Pengajuan Capres Tak Perlu Ambang Batas

18 Januari 2017

Mahfud MD. TEMPO/Tony Hartawan
Mahfud Md. Sebut Pengajuan Capres Tak Perlu Ambang Batas

Menurut Mahfud Md., pembahasan ambang batas tidak diperlukan karena pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara serentak.