Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bagir Manan Menjadi Anggota Dewan Pers

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, menjadi anggota Dewan Pers periode 2010-2013. Bagir terpilih bersama delapan anggota Dewan Pers lainnya dalam pemilihan oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta, hari ini.

Sekretaris Badan Pekerja, Abdul Manan, mengatakan Bagir terpilih mewakili unsur masyarakat umum bersama Agus Sudibyo dan Wina Armada Sukardi. Dari unsur wartawan terpilih Bambang Harymurti, Margiono, dan Bekti Nugroho. Adapun dari kalangan pengusaha media terpilih ABG Satria Naradha, M. Ridlo Eisy, dan Zulfiana Lubis.

"Mereka akan menggantikan anggota Dewan Pers Periode 2007-2010 yang berakhir masa tugasnya pada Februari 2010,” kata Abdul Manan melalui telepon.

Badan Pekerja akan menyampaikan hasil pemilihan kepada pengurus Dewan Pers 2007-2010. Selanjutnya, Dewan Pers akan menyampaikan 9 anggota Dewan Pers terpilih kepada Presiden untuk ditetapkan melalui keputusan presiden. Badan Pekerja, kata Abdul Manan, berharap berharap anggota Dewan Pers baru ini bisa ditetapkan Presiden sebelum periode anggota Dewan Pers periode 2007-2010 berakhir masa tugasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki tugas: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Jajang Jamaludin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

14 Maret 2023

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Gede Dewa Palguna menemui wartawan dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait kasus dugaan pengubahan substansi putusan MK pada Kamis 9 Februari 2023 di Gedung MK, Jakarta/Mirza Bagaskara
MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut pihaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan hasil investigasi kasus sulap putusan.


Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

13 Maret 2023

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan keterangan pers mengenai perkembangan pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan putusan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/Rosseno Aji
Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK meminta keterangan para ahli dalam kasus sulap putusan di MK.


Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

19 November 2021

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta
Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak pembatalan Revisi UU MK


Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

19 Maret 2021

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya


Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

24 Juni 2020

Sejumlah mahasiswa dari universitas se-Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 26 September 2019. Mereka menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

Pakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi UU KPK.


Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

24 Juni 2020

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan (kanan), dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Agus Sudibyo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

Pakar hukum Bagir Manan menilai aneh jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menandatangani pengesahan UU KPK.


Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

24 Juni 2020

Ilustrasi korupsi
Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

Pakar hukum Bagir Manan mengatakan korupsi bukan saja merupakan fenomena hukum, tetapi juga bertalian dengan tatanan politik, birokrasi, dan sosial.


Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

24 Juni 2020

Bagir Manan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

Bagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.


Debat Capres Pertama dengan Enam Panelis, Siapa Saja Mereka?

17 Januari 2019

Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto (kanan) dan capres nomor urut 2 Joko Widodo (kiri) didampingi moderator debat Ahmad Erani Yustika (tengah) bersiap memulai debat calon presiden yang diselenggarakan KPU di Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Debat Capres Pertama dengan Enam Panelis, Siapa Saja Mereka?

Hikmahanto tak asing dengan debat capres. Ia salah satu moderator dalam debat Pilpres pada 2014.


Larangan Siaran Langsung Sidang E-KTP, Ini Kata Bagir Manan  

13 Maret 2017

Anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Bagir Manan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Larangan Siaran Langsung Sidang E-KTP, Ini Kata Bagir Manan  

Menurut Bagir Manan, tak ada jaminan yang akan melindungi pers bila terdapat pihak yang merasa dirugikan dari siaran langsung sidang e-KTP.