Hal ini terungkap setelah rapat paripurna pembahasan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, Senin (7/12).
Walikota Madiun, Bambang Irianto menolak tidak tercantumnya anggaran Jamkesmasda pada rancangan APBD merupakan kesengajaan. “Bukan bermaksud membatalkan, hanya tertunda saja,” katanya berkilah.
Menurut dia, pemerintah akan memasukkannya akan kembali mengajukan usulan dana Jamkesmasda pada rancangan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Kota Madiun mendatang. Rencananya, PAK akan digelar pada pertengahan tahun 2010 mendatang.
Selama ini, pemerintah kota Madiun dianggap tidak serius dalam menyalurkan dana Jamkesmasda pada warga miskin. Sosialisasi program ini sangat minim sehingga tak banyak warga miskin yang datang berobat dengan menggunakan jaminan asuransi kesehatan ini.
Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten Kota Madiun Mohammad Samhan misalnya, menyebutkan dari puluhan ribu jumlah warga miskin penerima, hanya ratusan saja yang telah menggunakan jaminan ini dalam setahun.
Dikonfirmasikan hal ini, Bambang Irianto justru membantah tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan. Angka pasien miskin, menurut dia, memang kecil. “Siapa juga yang mau sakit,” kata dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun Agung Sulistya Wardani membenarkan adanya rencana penganggaran dana sebesar Rp 4,8 milyar bagi penyelenggaraan Jamkesmasda. Dana ini diperuntukan bagi 28 ribu warga miskin yang tidak terangkum dalam penerima Jamkesmas oleh pemerintah pusat.
Pada tahun 2009, kata dia, pemerintah telah menganggarkan dana yang sama besar dengan yang direncanakan pada tahun 2010, yakni sebesar Rp 4,8 milyar. Sayangnya, dana itu tak semuanya dapat terserap oleh warga miskin penerima. “Terpakai 50 persen,” kata dia.
ANANG ZAKARIA
