Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salah Sasaran, Orang Kaya Malah Dapat Surat Miskin

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jombang - Pengucuran dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang tidak tepat sasaran. "Banyak masyarakat kaya yang mendapat surat miskin," ungkap Ketua Komisi D, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Ahmad Thohari, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, hal itu terungkap berdasar hasil inspeksi mendadak kemarin lusa ke sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat. Berdasar keterangan pengelola puskesmas, masyarakat yang berobat ke puskesmas dengan menggunakan kartu miskin kebanyakan datang menggunakan mobil dan sepeda motor.

Kondisi seperti itu di antaranya terjadi di Puskesmas Mojoagung dan Kesamben. Padahal, di dua kecamatan itu jumlah masyarakat miskin membludak. Tapi,"kenapa justru yang kaya yang mendapat surat miskin?" ujarnya heran.

Ia mengkritik sistem pendataan yang dilakukan pemerintah keliru. Dinas Kesehatan tidak pernah melakukan pengawasan model pendataan yang dilakukan ketua rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, hingga kecamatan. Mereka, hanya tahu data itu terkumpul tanpa menyelidiki kebenaran data.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam waktu dekat, Komisi D akan memanggil Dinas Kesehatan untuk dimintai tanggungjawab. Dewan akan mempertanyakan sistem pendataan yang kacau, sehingga berdampak pada tidak tepatnya pengucuran dana."Nanti akan kami agendakan," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dokter Heri menepis tudingan itu. Menurut dia, dana Jamkesmas sudah terserap 60 persen. Dia juga menilai, pengucuran sudah tepat sasaran dan tidak pernah ada penyelewengan. "Ya, coba nanti kami teliti lagi datanya," terang dia.

MUHAMMAD TAUFIK
  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

16 Januari 2018

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Banjar, Jawa Barat, 16 Januari 2018. Dalam kunjungannya ia membagikan ribuan Kartu Indonesia Pintar dan kartu Program Keluarga Harapan. TEMPO/Ahmad Faiz
Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

Menteri Sosial Khofifah mengatakan secara nasional jumlah penerima PKH bertambah sebanyak 4 juta keluarga.


Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

18 Agustus 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan warga penerima di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 11 April 2016. ANTARAFOTO
Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

Kemensos akan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari wilayah luar Pulau Jawa.


Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

19 Juni 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir (kanan) menyepakati kerja sama pembangunan pusat penelitian dan pelayanan anak jalanan di Kementerian Sosial, Jakarta,  19 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman
Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Khofifah menambah jumlah penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2018.


Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

14 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

"Sekarang ditanami semua," kata Marjaya, warga Kohod. Sebelumnya, lahan kosong dibiarkan begitu saja untuk tempat sampah atau meletakkan barang.


Akan Ada Bantuan Tunai Bersyarat buat 6 Juta Warga Miskin

7 September 2015

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Akan Ada Bantuan Tunai Bersyarat buat 6 Juta Warga Miskin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan bantuan tunai yang bersyarat untuk 6 juta warga miskin.


Ridwan Kamil Ancam Laporkan Ortu Murid yang Curang ke Polisi

2 Juli 2015

Ridwan Kamil, Walikota Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Ridwan Kamil Ancam Laporkan Ortu Murid yang Curang ke Polisi

Wali Kota Bandung menggandeng kepolisian dalam menyelidiki penggunaan surat keterangan tidak mampu palsu.


Mensos: Biaya Persalinan Warga Miskin Ditanggung Pemerintah  

16 Juni 2015

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (tengah), mengenakan baju pada seorang bocah Suku Anak Dalam saat kunjungan dan pemberian bantuan di desa Olak Besar, Batanghari, Jambi, 13 Maret 2015. Mensos bertekad berikan Desa Adat sebagai bentuk solusi pasca meninggalnya 11 warga suku tersebut. ANTARA/Fanny Octavianus
Mensos: Biaya Persalinan Warga Miskin Ditanggung Pemerintah  

Penggratisan biaya persalinan tercakup dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS).


Pakai Data Lama, 9.000 Dana Fakir Miskin Salah Sasaran

25 April 2015

Presiden Jokowi meninjau pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos, Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. ANTARA/Humas-Agus Suparto
Pakai Data Lama, 9.000 Dana Fakir Miskin Salah Sasaran

Ini akibat Kementerian Sosial masih menggunakan data lama tahun 2011.


Urunan, Warga BSD Bangun Rumah Yatim Rp 2,6 Miliar  

31 Mei 2014

Ilustrasi
Urunan, Warga BSD Bangun Rumah Yatim Rp 2,6 Miliar  

Warga mengumpulkan uang melalui zakat, infak, dan sedekah.


Pemkot Malang Perbaiki Seribu Rumah Tak Layak Huni  

11 Maret 2014

Prioritas dalam Renovasi Rumah
Pemkot Malang Perbaiki Seribu Rumah Tak Layak Huni  

Dalam sebulan terakhir, total rumah yang telah direnovasi 24 unit.