TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan menyetujui lima Rancangan Undang-undang tentang kerja sama di bidang pertahanan. Kelima RUU tersebut masing-masing mengatur kerja sama dengan India, Brazil, Kamboja, Prancis, dan Uni Emirat Arab
Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mengatakan semua RUU tersebut mendapat persetujuan oleh sembilan fraksi untuk disahkan saat rapat paripurna.
"Alhamdulillah sebelum masa kerja periode ini berakhir kami telah menyelesaikan pembahasan lima RUU ratifikasi tentang kerja sama bidang pertahanan. Dan semua fraksi setuju untuk disahkan di paripurna," kata Meutya saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu, 25 September 2024.
Dia mengatakan meskipun sudah di masa akhir jabatan, Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto masih produktif menelurkan regulasi di bidang pertahanan. Meutya menilai pengesahan lima RUU tersebut penting untuk memperkuat sektor pertahanan Indonesia dengan kelima negara tersebut.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan kerja sama dengan negara lain di bidang pertahanan juga diperlukan merespons dinamisnya kondisi keamanan global.
"Selama menjadi mitra kerja Kemenhan, kami di Komisi I melihat banyak capaian yang dilakukan Pak Prabowo, meskipun tadi sempat disinggung anggaran pertahan kita masih di bawah satu persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," klaim Meutya.
Adapun Prabowo dalam pemaparannya saat rapat mengatakan kelima negara tersebut memegang peran penting di masing-masing kawasan. Terlebih lagi, kata Prabowo, India dan Prancis adalah negara yang memiliki persenjataan nuklir.
Prabowo menilai kerja sama dengan negara-negara tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan keamanan nasional dan perdamaian global. "Lima kerja sama ini sangat penting karena lima negara ini punya teknologi yang baik," ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyampaikan permintaan maaf selama memimpin Kementerian Pertahanan. Prabowo juga meminta publik untuk memaklumi selama ini proses kerja Kemenhan di bidang pertahanan banyak dilakukan secara tertutup.
"Hal itu tidak lain demi kerahasiaan keamanan. Tapi walaupun sudah tertutup, ternyata ada juga informasi yang bocor, apa-apa yang kita bicarakan pasti bocor," katanya.
Pilihan editor: Begini Kata Pegiat Soal Untung Rugi Pembentukan Angkatan Siber
