Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan Indonesia Termasuk yang Terendah di Asia

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan terhadap lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan terhadap lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

"Memang untuk pertahanan ini mahal. Saat ini anggarannya masih di bawah satu persen. Kemarin saya ke Filipina, di sana sudah tiga persen dari PDB-nya," kata Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi I DPR, Rabu, 25 September 2024.

Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 ini memaklumi mengapa alokasi anggaran pertahanan masih rendah dibandingkan negara lain. "Pada kesempata ini saya mengkui cita-cita untuk memiliki pertahanan kuat belum tercapai, belum tercapai karena mengutamakan kesejahteraa rakyat," katanya.

Prabowo berharap di masa pemerintahannya mendatang, anggaran pertahanan Indonesia bisa mencapai satu persen terhadap PDB. Sebab, kata Prabowo, Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat untuk melindungi kedaulatan di tengah kondisi global yang rentan terhadap peperangan.

"Saya terus menerus memperingatkan, bahwa Indonesia harus kuat menjaga kedaulatan karena kta memiliki sumber daya alama yang luar biasa. Walaupun kekayaan itu mengalami kebocoran cukup besar, tapi kekayaan kita masih banyak dan diincar oleh pihak asing," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Komisi I Meutya Viada Hafid memaklumi masih rendahnya anggaran pertahan Indonesia dibanding negara lain. Dia mengatakan keterbatasan anggaran tersebut karena kondisi keuangan negara yang terbatas.

Kendati demikian, dia mengklaim Komisi I periode 2019-2024 telah menyiapkan rekomendasi agar anggaran pertahanan bisa dinaikkan menjadi satu persen terhadap PDB oleh anggota DPR selanjutnya. "Kami di Komisi I juga sudah menyiapkan rancangan strategis belanja alutista melalui panitia kerja," katanya.

Meskipun anggaran pertahanan masih berada di bawah satu persen terhadap PDB, Meutya menyebutkan selama di bawah kepemimpinan Prabowo, anggaran pertahanan mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. "Ada kenaikan dari Rp 130 triliunan sekarang sudah mencapai Rp 160 triliunan per tahun," kata politikus Golkar itu.

Pilihan Editor: Penyusunan Angkatan Siber TNI Berlanjut di Pemerintahan Prabowo, Digadang-gadang Jadi Matra Keempat TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

35 menit lalu

Massa aksi dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (AKAMSI) saat menyampaikan orasinya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rabu, 10 Juli 2024. Aksi ini ihwal kebocoran data PDNS 2 Surabaya dan menyebabkan gangguan pelayanan publik di instansi pusat dan daerah. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Ketua Komisi I DPR Bilang Pemerintah akan Umumkan Temuan soal Kebocoran Data NPWP

Meutya mengatakan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tersebut sedang didalami oleh pemerintah.


5 RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Negara Asing akan Disahkan di Paripurna DPR

45 menit lalu

Suasana Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Negara Asing akan Disahkan di Paripurna DPR

Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid mengatakan semua RUU tersebut mendapat persetujuan oleh sembilan fraksi untuk disahkan saat rapat paripurna.


Sinyal Pertemuan Prabowo dan Megawati Segera Terealisasi

59 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Sinyal Pertemuan Prabowo dan Megawati Segera Terealisasi

Prabowo Subianto memberi sinyal rencana pertemuannya dengan Megawati akan segera terlaksana.


Komisi I DPR Sebut Pembentukan Lembaga PDP sedang Tahap Sinkronisasi

2 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Oji/nvl
Komisi I DPR Sebut Pembentukan Lembaga PDP sedang Tahap Sinkronisasi

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan telah mendengar pemerintah tengah menyiapkan lembaga PDP dan kini sedang tahap sinkronisasi.


Daftar Perusahaan Penggarap Proyek Food Estate Merauke Jokowi

2 jam lalu

Proyek Food Estate Prabowo dan Jokowi di Merauke
Daftar Perusahaan Penggarap Proyek Food Estate Merauke Jokowi

Terdapat 10 perusahaan penggarap proyek food estate di Merauke yang digagas oleh pemerintahan Jokowi.


Raker bersama Menhan Prabowo Subianto, Pimpinan Komisi I DPR Lengkap Hadir

2 jam lalu

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan terhadap lima Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama bidang pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
Raker bersama Menhan Prabowo Subianto, Pimpinan Komisi I DPR Lengkap Hadir

Ketua Komisi I DPR mengatakan, membutuhkan keberanian luar bisa bagi komisinya untuk bisa melangsungkan rapat dengan Prabowo Subianto.


Komisi II DPR Setujui 79 RUU Kabupaten-Kota Disahkan saat Paripurna

3 jam lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi II DPR Setujui 79 RUU Kabupaten-Kota Disahkan saat Paripurna

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli mengatakan sebagian besar dari 79 RUU tersebut merupakan dasar hukum pembentukan beberapa provinsi, kabupaten dan kota


Dewan Pakar TKN Prabowo Klaim Hasil Uji Coba Makan Bergizi Gratis Mulai Menunjukkan Hasil, Seperti Apa?

3 jam lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
Dewan Pakar TKN Prabowo Klaim Hasil Uji Coba Makan Bergizi Gratis Mulai Menunjukkan Hasil, Seperti Apa?

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran meyakini program makan bergizi gratis mampu menggerakkan perekonomian lokal


Soal Kursi Menteri, Cak Imin: PKB Tak Berharap, Tak Terlalu Penting Ada di Kabinet atau Tidak

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Soal Kursi Menteri, Cak Imin: PKB Tak Berharap, Tak Terlalu Penting Ada di Kabinet atau Tidak

Cak Imin mengaku tak mengincar kursi menteri di kabinet Prabowo. Dia mengatakan, PKB secara moral mendukung pemerintahan baru.


Prabowo Subianto dan Komisi 1 DPR Bahas Sejumlah RUU bidang Pertahanan

4 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Prabowo Subianto dan Komisi 1 DPR Bahas Sejumlah RUU bidang Pertahanan

Prabowo Subianto dan Komisi 1 DPR bahas sejumlah RUU di bidang pertahanan secara tertutup. Hadir juga Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Luar Negeri.