Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Pemerintahan Prabowo Ditambah Rp 26,44 Triliun

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengusulkan pagu anggaran 2025 kementeriannya ditambah sebesar Rp 26,44 triliun. Menurut dia, perlu adanya anggaran lebih banyak untuk memastikan sejumlah program Kementeriannya bisa berjalan.

Adapun pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk Kemendikbudristek 2025 sebesar Rp 83,19 trilliun. Dengan usulan penambahan anggaran ini, Kemendikbudristek di era pemerintahan Prabowo nanti berpotensi memiliki pagu anggaran sebesar Rp 109,63 triliun.

Nadiem mengatakan, alasan usulan penambahan anggaran itu diperlukan untuk kesejahteraan guru. Selain itu, katanya, anggaran sebesar ratusan triliun itu bakal dipakai untuk memberikan kepastian terjaganya akses pendidikan.

"Banyak program dan kepentingan yang harus dipenuhi, termasuk komitmen wajib seperti PIP (Program Indonesia Pintar), KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), dan tunjangan guru, dosen," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 6 September 2024.

Nadiem mengungkapkan, bahwa komitmennya ialah memprioritaskan serta mengawal program-program yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Prioritas pertama, ujar Nadiem, program penanganan anak tidak sekolah melalui sejumlah intervensi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Dia juga menyebut tetap memprioritaskan penyediaan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Nadiem mengklaim, program ini telah menjadi prioritas jajarannya beberapa tahun ke belakang.

"Jadi bukan hanya penyediaan guru dengan kualitas baik, tapi juga kesejahteraan guru menjadi prioritas penting," ucapnya.

Dia memastikan bahwa kesejahteraan guru, baik itu guru honorer hingga PPPK bisa mendapatkan tunjangan yang layak dan terakselerasi. Termasuk, kata Nadiem, ihwal revitalisasi dan pembangunan sekolah unggulan.

Ia mengatakan, program revitalisasi dan pembangunan sekolah itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nadiem menyebut, program revitalisasi bangunan sekolah ini juga akan menjadi prioritas untuk pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bakal mendukung dan memerhatikan eksistensi perguruan tinggi swasta di Tanah Air. "Peningkatan kualitas vokasi di jenjang menengah maupun pendidikan tinggi juga harus kita tingkatkan," ujar Nadiem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Komisi X DPR telah menyetujui pagu anggaran sementara Kemendikbudristek sebesar Rp 83,19 trilliun dan usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek 2025 sebesar Rp 26,44 triliun. Komisi X DPR akan mengkomunikasikan hal ini kepada Badan Anggaran atau Banggar DPR untuk dilakukan penyesuaian.

Berikut daftar rincian biaya dalam usulan penambahan anggaran 2025 Kemendikbudristek:

- Pendidikan Anak dan Usia Dini, serta wajib belajar 12 tahun sebesar Rp 3,84 triliun;

- Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp 7,69 triliun;

- Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan sebesar Rp 1,07 triliun;

- Pendidikan Tinggi sebesar Rp 10,22 triliun;

- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp 2,27 triliun; dan

- Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,34 triliun.

Pilihan Editor:Jokowi Anggap Kotak Kosong di Pilkada 2024 Bagian dari Demokrasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lolos Seleksi Administrasi? Simak Jadwal Tes SKD dan SKB CPNS 2024

14 jam lalu

Ilustrasi CPNS. Dok.TEMPO/Muhammad Hidayat
Lolos Seleksi Administrasi? Simak Jadwal Tes SKD dan SKB CPNS 2024

Peserta tes CPNS yang lolos administrasi akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).


Simak Jadwal Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2024 Kemendikbudristek dan Kemenag

1 hari lalu

Ilustrasi CPNS. TEMPO/Tony Hartawan
Simak Jadwal Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2024 Kemendikbudristek dan Kemenag

Pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 di Kemendikbudristek akan berlangsung pada 16-17 September.


JPPI Tolak Anggaran Pendidikan Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis: Memperburuk Kualitas Pendidikan

3 hari lalu

Pelajar menerima paket makan siang gratis yang diberikan oleh Relawan Gerakan Masif Prabowo Gibran Rakabuming Raka (Gemparr) di Nganjuk, Jawa Timur. ANTARA/HO-Gemparr
JPPI Tolak Anggaran Pendidikan Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis: Memperburuk Kualitas Pendidikan

JPPI menilai anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan saja, bukan untuk program Makan Bergizi Gratis.


Soroti Anggaran Pendidikan Era Nadiem Makarim, JPPI: Sekolah Kedinasan Ikut Nikmati

3 hari lalu

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Soroti Anggaran Pendidikan Era Nadiem Makarim, JPPI: Sekolah Kedinasan Ikut Nikmati

JPPI menyoroti anggaran pendidikan di era Menteri Nadiem Makarim yang peruntukannya dijalankan dengan suka-suka oleh pemerintah.


Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

4 hari lalu

Menu makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung Pagi, Jakarta Timur pada Senin, 26 Agustus 2024 terdiri dari nasi, ayam, orek tempe, capcay, jagung dan buah anggur. TEMPO/Desty Luthfiani
Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

Pengalokasian dana untuk program ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu makan bergizi gratis masih menimbulkan polemik di masyarakat.


UNESCO Hadiahi Sokola Institute Uang 30 Ribu Dolar lewat Confucius Prize for Literacy 2024

4 hari lalu

Penyerahan UNESCO Confucious Prize for Literacy 2024 kepada Sokola Institute di Peringatan International Literacy Day di kota Yaound, Republik Kamerun tanggal 9 September 2024. (Kemendikbudristek)
UNESCO Hadiahi Sokola Institute Uang 30 Ribu Dolar lewat Confucius Prize for Literacy 2024

Sokola Institute telah terpilih sebagai salah satu pemenang UNESCO Confucius Prize for Literacy 2024. Pengumuman dilakukan pada Hari Literasi Sedunia.


Program Makan Gratis, Susu Ikan Diklaim Punya Kandungan Omega 3 Lebih Tinggi Dari Susu Sapi

4 hari lalu

Ilustrasi susu ikan. Foto: Canva
Program Makan Gratis, Susu Ikan Diklaim Punya Kandungan Omega 3 Lebih Tinggi Dari Susu Sapi

Ada susu ikan dalam program makan gratis, diklaim mengandung omega 3 lebih tinggi dari susu ikan


Apa itu Susu Ikan yang Diusulkan Jadi Pengganti Program Susu Sapi Gratis Prabowo?

5 hari lalu

Ilustrasi susu ikan. Foto: Canva
Apa itu Susu Ikan yang Diusulkan Jadi Pengganti Program Susu Sapi Gratis Prabowo?

Mengenal susu ikan yang disebut sebagai pengganti susu sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.


Ini Kritik Eks Wakil Presiden JK kepada Menteri Nadiem Makarim

7 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ini Kritik Eks Wakil Presiden JK kepada Menteri Nadiem Makarim

Eks Wakil Presiden JK menilai Menteri Nadiem Makarim tidak punya pengalaman dalam dunia pendidikan.


JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

9 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Jakarta dan Indonesia (KOPAJA) mengadakakan aksi jalan santai di CFD dengan kampanye
JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

Usulan memotong anggaran pendidikan berpotensi akan memperburuk kualitas pendidikan.