Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Pemerintahan Prabowo Ditambah Rp 26,44 Triliun

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengusulkan pagu anggaran 2025 kementeriannya ditambah sebesar Rp 26,44 triliun. Menurut dia, perlu adanya anggaran lebih banyak untuk memastikan sejumlah program Kementeriannya bisa berjalan.

Adapun pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk Kemendikbudristek 2025 sebesar Rp 83,19 trilliun. Dengan usulan penambahan anggaran ini, Kemendikbudristek di era pemerintahan Prabowo nanti berpotensi memiliki pagu anggaran sebesar Rp 109,63 triliun.

Nadiem mengatakan, alasan usulan penambahan anggaran itu diperlukan untuk kesejahteraan guru. Selain itu, katanya, anggaran sebesar ratusan triliun itu bakal dipakai untuk memberikan kepastian terjaganya akses pendidikan.

"Banyak program dan kepentingan yang harus dipenuhi, termasuk komitmen wajib seperti PIP (Program Indonesia Pintar), KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), dan tunjangan guru, dosen," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 6 September 2024.

Nadiem mengungkapkan, bahwa komitmennya ialah memprioritaskan serta mengawal program-program yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Prioritas pertama, ujar Nadiem, program penanganan anak tidak sekolah melalui sejumlah intervensi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Dia juga menyebut tetap memprioritaskan penyediaan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Nadiem mengklaim, program ini telah menjadi prioritas jajarannya beberapa tahun ke belakang.

"Jadi bukan hanya penyediaan guru dengan kualitas baik, tapi juga kesejahteraan guru menjadi prioritas penting," ucapnya.

Dia memastikan bahwa kesejahteraan guru, baik itu guru honorer hingga PPPK bisa mendapatkan tunjangan yang layak dan terakselerasi. Termasuk, kata Nadiem, ihwal revitalisasi dan pembangunan sekolah unggulan.

Ia mengatakan, program revitalisasi dan pembangunan sekolah itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nadiem menyebut, program revitalisasi bangunan sekolah ini juga akan menjadi prioritas untuk pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bakal mendukung dan memerhatikan eksistensi perguruan tinggi swasta di Tanah Air. "Peningkatan kualitas vokasi di jenjang menengah maupun pendidikan tinggi juga harus kita tingkatkan," ujar Nadiem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Komisi X DPR telah menyetujui pagu anggaran sementara Kemendikbudristek sebesar Rp 83,19 trilliun dan usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek 2025 sebesar Rp 26,44 triliun. Komisi X DPR akan mengkomunikasikan hal ini kepada Badan Anggaran atau Banggar DPR untuk dilakukan penyesuaian.

Berikut daftar rincian biaya dalam usulan penambahan anggaran 2025 Kemendikbudristek:

- Pendidikan Anak dan Usia Dini, serta wajib belajar 12 tahun sebesar Rp 3,84 triliun;

- Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp 7,69 triliun;

- Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan sebesar Rp 1,07 triliun;

- Pendidikan Tinggi sebesar Rp 10,22 triliun;

- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp 2,27 triliun; dan

- Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,34 triliun.

Pilihan Editor:Jokowi Anggap Kotak Kosong di Pilkada 2024 Bagian dari Demokrasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jepang Telepon Menlu Sugiono, Beri Selamat ke Prabowo hingga Bahas Makan Gratis

4 hari lalu

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat ditemui di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Jepang Telepon Menlu Sugiono, Beri Selamat ke Prabowo hingga Bahas Makan Gratis

Menlu Sugiono ditelepon oleh Menlu Jepang untuk mengucapkan selamat atas pelantikan Prabowo dan makan siang gratis.


PSPK: UKT Mahal Paling Merugikan Kelompok Rentan Miskin

4 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
PSPK: UKT Mahal Paling Merugikan Kelompok Rentan Miskin

PSPK mengatakan biaya UKT yang tinggi paling merugikan kelompok rentan miskin.


Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Pakar Kesehatan UM Surabaya Tekankan 5 Hal Ini

5 hari lalu

Siswa menunjukkan menu makan bergizi gratis saat diuji coba di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Pakar Kesehatan UM Surabaya Tekankan 5 Hal Ini

Dimulai Januari 2025, makan bergizi gratis perlu ada berbagai hal yang harus diperhatikan.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Politisi Gerindra Sambut Usulan Makan Gratis di Jakarta oleh Ridwan Kamil dan Pramono Anung

7 hari lalu

Siswa menunjukkan menu makan bergizi gratis saat diuji coba di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Politisi Gerindra Sambut Usulan Makan Gratis di Jakarta oleh Ridwan Kamil dan Pramono Anung

Rahayu mengatakan janji makan gratis yang dilontarkan paslon merupakan bentuk dukungan terhadap program serupa yang dimiliki Prabowo Subianto.


Prabowo Bentuk 85 Satuan Layanan Uji Coba Makan Gratis, Apa Tugasnya?

7 hari lalu

Siswa menunjukkan menu makan bergizi gratis saat diuji coba di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Bentuk 85 Satuan Layanan Uji Coba Makan Gratis, Apa Tugasnya?

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk 85 kantor satuan layanan program Makan Gizi Gratis yang kini sedang diuji coba di seluruh provinsi di Indon


Prancis Dukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis

13 hari lalu

Kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone (tengah atas) ke proyek percontohan susu dan makan bergizi gratis di sekolah di Sukabumi pada 17 Oktober 2024.  ANTARA/HO-Kedubes Prancis
Prancis Dukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis

Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Indonesia, mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto.


Usai Serahkan Jabatan ke 3 Menteri, Nadiem Makarim: Saya Mau Urus Bayi

14 hari lalu

(Dari kiri) Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantro Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Usai Serahkan Jabatan ke 3 Menteri, Nadiem Makarim: Saya Mau Urus Bayi

Nadiem, pendiri Gojek, mengatakan pensiun dari menteri ia mengaku ingin lebih intensif bersama keluarga karena mempunyai bayi


TNI Bangun Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

19 hari lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
TNI Bangun Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis

TNI terlibat membangun dapur untuk program makan bergizi gratis.


Survei Merdeka Belajar: Beragam Manfaat, Publik Minta Berlanjut

20 hari lalu

Dok. Tempo
Survei Merdeka Belajar: Beragam Manfaat, Publik Minta Berlanjut

Sebanyak 1.500 responden terlibat dalam survei untuk mengukur persepsi publik terhadap program Merdeka Belajar.