INFO NASIONAL – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, kehadiran beragam kartu bantuan sosial merupakan ikhtiar untuk mencegah warga miskin semakin banyak. “Karena itu ada Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Itu semua merupakan bagian dari program kami menyiapkan jaring pengaman atau safety net,” katanya saat bertemu tim juri Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024, pertengahan Agustus lalu.
Perhatian Heru beserta jajaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada penyandang disabilitas diimplementasikan di berbagai sektor. Mulai dari sarana dan prasarana di trotoar, halte dan terminal angkutan umum, akses ke rumah sakit, hingga pencatatan administrasi kependudukan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, inovasi yang tengah dijalankan adalah layanan ‘jemput bola’ kepada kaum disabilitas. “Kami membuat layanan administrasi kependudukan secara daring atau online dan jemput bola, serta bekerja sama dan mengintegrasikan data dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk memastikan kriteria jenis penyandang disabilitas,” ujarnya.
Layanan ‘jemput bola’ ini sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas. “Dengan memberikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada penyandang disabilitas, kita dapat menghilangkan bentuk dikriminasi, terutama terhadap kaum disabilitas yang secara sosial sering termarjinalkan,” tutur Budi.
Penyandang disabilitas, lanjutnya, juga dapat mengurus administrasi kependudukan secara daring atau online. Caranya dengan mengakses laman https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id/ atau mengunduh aplikasi Alpukat di Play Store.
Baca juga:
Sedangkan untuk penyandang disabilitas yang masih mampu beraktivitas normal dapat langsung mengunjungi loket layanan Dukcapil. “Kami memprioritaskan loket khusus bagi penyandang disabilitas serta sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, seperti toilet, tangga jalan disabilitas, parkiran, dan tempat duduk antrean,” papar Budi.
Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, saat membuka kegiatan Jakarta Cinta Disabilitas di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12). Jakarta Cinta Disabilitas memberikan pelayanan kepada disabilitas berupa pembuatan SIM D/D1, KTP dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Ia mengimbau para penyandang disabilitas, baik melalui bantuan keluarga maupun tetangga, memastikan namanya tercatat di administrasi kependudukan serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Karena data ini yang nantinya digunakan untuk menginformasikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah,” ucap Budi.
Pencatatan data kependudukan penyandang disabilitas sangat diperlukan, karena data ini belum terkoneksi secara otomatis dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. “Oleh karena itu perlu pemadanan data hasil verifikasi di lapangan agar bantuan sosial tepat sasaran,” urai Budi.
Proses verifikasi di lapangan tentu akan lebih terbantu jika semua warga Jakarta aktif memperhatikan tetangganya. Apalagi Disdukcapil kerap melakukan sosialisasi, antara lain melalui kanal media sosial Dukcapil Provinsi DKI Jakarta serta WhatsApp Group RT dan RW.
Sementara itu, Athalah Syafiah, seorang penyandang tunanetra, mengurus data kependudukan sekitar dua tahun lalu, ketika usianya menginjak 17 tahun. Ia mengaku beruntung ditemani ibunya, sehingga tidak repot mengurus sendiri.
“Mudah kok, cepat juga. Enggak lama urusannya,Petugas juga cepat beri bantuan. Tapi saya digandeng ibu, jadi lupa apakah ada jalan khusus untuk orang seperti saya.” ungkap Athalah
Ia pun mengaku, baru tahu kalau pengurusan administasi kependudukan dapat dilakukan secara daring sekarang, bahkan didatangi petugas ke rumah. “Berarti makin bagus. Semoga terus seperti ini,” tandas Athalah. (*)
