TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator kelompok Fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamad Lukman Edy menyatakan kubunya menunda muktamar ulang di Jakarta pada 2-3 September 2024. Dia menyebut langkah itu dilakukan usai Fungsionaris PKB bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.
"Ditunda," kata Lukman dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Ahad, 1 September 2024.
Adapun Muktamar ke-6 PKB telah digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terpilih kembali sebagai ketua umum, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai ketua dewan syura PKB. Kelompok Fungsionaris PKB menyatakan penolakan terhadap forum itu dan memilih untuk menggelar muktamar tandingan.
Di sisi lain, Fungsionaris DPP PKB yang ingin menggelar muktamar tandingan itu dipimpin oleh Syaikhul Islam selaku ketua DPP, Unais Ali Hisyam sebagai Ketua Dewan Syura, dan Malik Haramain yang bertugas sebagai sekretaris.
Lukman mengklaim Fungsionaris DPP PKB telah bertemu dengan pimpinan PBNU untuk membahas soal muktamar tandingan itu, namun dia enggan menyebut dengan tegas siapa saja sosok yang dia temui. "Lengkap," ujarnya.
Dalam keterangan resminya, Lukman menyatakan bahwa Fungsionaris DPP PKB telah menyerahkan sejumlah dokumen penting ihwal muktamar ulang itu.
"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," tutur Lukman.
Mantan sekretaris jenderal PKB itu menerangkan bahwa jadwal muktamar tandingan akan menunggu arahan PBNU. "Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid merespons rencana Muktamar PKB tandingan yang akan digelar oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris DPP PKB pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Jazilul menegaskan partainya menolak ide muktamar tandingan yang diwacanakan kelompok tersebut.
Jazilul menuding kelompok penolak Muktamar PKB itu sebagai pengkhianat. Dia mengaku khawatir soal potensi gesekan akibat muktamar tandingan itu.
"Jangan biarkan pengkhianat dan perusak konstitusi dibiarkan, akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat," kata Jazilul dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 26 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Jazilul mengaku pernah mengenal tokoh-tokoh yang berada dalam kelompok tersebut ketika dirinya menjadi anggota dewan.
"Saya menyesal sempat kenal nama-nama itu sewaktu menjadi anggota DPRRI. Namun, saat ini mereka tidak mendapatkan kepercayaan dari konstituennya alias gagal masuk Senayan lagi," ujarnya.
Tak sampai di situ, Jazilul menilai bahwa ide kelompok itu tidak akan mempengaruhi hasil Muktamar PKB di Bali yang telah selesai. "Saya yakin sikapnya yang berkhianat dan merusak soliditas PKB tidak akan berpengaruh dalam internal PKB," ucapnya.
Kemarin, Ketua Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), Tommy Kurniawan, mengecam keras apabila terdapat pihak yang hendak menggelar Muktamar tandingan dengan menggunakan nama PKB.
"Kami tidak segan-segan akan membubarkan secara paksa apabila ada yang ingin menggelar Muktamar tandingan atau mengganggu PKB," kata Tommy dalam jumpa pers di kantor DPP PKB, Sabtu, 31 Agustus 2024.
Andi Adam Faturahman ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Gimik Politik Jokowi di Akhir Jabatan
