Saran Pengamat kepada Anies Baswedan setelah Batal Dicalonkan PDIP di Pilgub Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) batal mengusung Anies Baswedan maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut telah mendaftarkan kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa Anies perlu bergabung dengan partai politik jika ingin berperan dalam kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional.

Anies, yang sebelumnya merupakan tokoh nonpartai dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2024, kini dihadapkan pada situasi yang berbeda. “Idealisme tetap harus dipertahankan, tetapi memang kalau dalam konteks kepemimpinan nasional dan daerah, ya, Anies paling tidak masuk partai lah,” kata Ujang, Rabu, 28 Agustus 2024.

Ujang menjelaskan, dengan menjadi kader partai, Anies dapat menghindari anggapan bahwa ia hanya ingin memanfaatkan partai sebagai alat untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. “Harus punya partai lah. Jangan sampai Anies hanya mendompleng di partai, menggunakan partai sebagai alat tunggangan,” ujarnya.

Sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang menegaskan partai politik tidak akan menyukai pendekatan seperti itu. Karena itu, Ujang menyarankan agar Anies bergabung dengan partai atau bahkan membentuk partai politik sendiri.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, menyatakan bahwa langkah PDIP dalam mengusung kader partainya sendiri untuk Pilkada Jakarta adalah sesuatu yang wajar dan layak dicontoh.

“Karena memang tidak semudah itu mencalonkan orang dengan jabatan sebagai gubernur yang menjadi bagian dari proyeksi pemimpin masa depan tanpa harus terikat sebagai kader partai,” kata Prof. Asrinaldi, dikutip dari Antara.

Ia juga menilai bahwa keinginan PDIP untuk menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai kader partai sebelum mendukung dan mendaftarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta adalah hal yang wajar.

“Memerahkan Anies atau menjadikan Anies kader itu satu hal yang harus dipenuhi karena bagaimana pun tentu PDI Perjuangan akan berpikir bahwa pencalonannya ini memang harus ada kaitannya dengan proses kaderisasi. Jadi, tidak menjadi partai yang bisa menerima, dan bisa juga mudah melepaskan kader-kadernya,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, fungsi partai politik mencakup prioritas pada proses kaderisasi dan rekrutmen politik, sehingga keputusan PDIP ini harus dipahami oleh semua pihak.

NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA

Pilihan Editor: Hari Terakhir Pendaftaran Pilkada 2024: Pramono-Rano Sudah Mendaftar Pilgub Jakarta, Bagaimana Nasib Anies?