TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklarifikasi pernyataannya soal ada pihak yang meninggalkannya ramai-ramai. Ketika ditanya wartawan mengenai ini, Jokowi mengatakan, yang dimaksudkannya adalah kegotong-royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan.
“Jangan kalau pas ada senang rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah, tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong-royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama,” kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis, 29 Agustus 2024, seperti dikutip dari audio yang diterima Tempo.
Pada Kongres III Partai Nasdem, Ahad, 25 Agustus 2024, Jokowi mengungkit ada yang meninggalkannya ramai-ramai menjelang akhir jabatannya. Padahal, kata dia, biasanya pihak tersebut datang dengan ramai-ramai.
Jokowi meyakini Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak akan meninggalkannya. "Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan NasDem," kata dia.
Dalam sambutan yang sama, Jokowi mengatakan bahwa dia sangat merasa didukung penuh oleh Partai NasDem selama 10 tahun kepemimpinan. Meskipun pada 2024, Nasdem memilih pisan jalan dengan mendukung Anies Baswedan yang mempromosikan tema perubahan.
Para pengamat politik menilai pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ada pihak yang meninggalkannya ramai-ramai merupakan hal yang alamiah bagi penguasa. Mengingat Jokowi akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden dalam kurun waktu dua bulan.
Dosen Ilmu Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, misalnya, mengatakan partai-partai bakal mementingkan kepentingan masing-masing dan ikut Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Jokowi harus ikhlas kekuasaan ada batasan,” katanya melalui pesan singkat pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Ujang sendiri menduga pernyataan Jokowi itu bisa muncul karena kegagalan revisi Undang-undang Pilkada. Sebab, pengubahan aturan itu bisa memungkinkan Kaesang Pangarep, putra Jokowi, bisa mengikuti pemilihan kepala daerah.
Apakah Ada Kecenderungan Jokowi Ditinggalkan Parpol?
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi tak menyangkal ada kecenderungan pihak-pihak yang meninggalkan Presiden Joko Widodo menjelang akhir periode. Namun Budi Arie mengatakan pihak tersebut bukan merupakan ketua umum partai politik.
“Ya ada kecenderungannya begitu (ditinggal ramai-ramai),” kata Menteri Komunikasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2024. “Dukungan Parpol solid. Walau pun tanya aja ke partai.”
Budi Arie mengklaim Jokowi mengapresiasi semua partai pendukung yang menyokongnya hingga 20 Oktober. Ketum Projo ini juga meyakini politik elit menyukai guyub dan gotong royong.
Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya tidak meninggalkan Presiden Joko Widodo. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, akan menjaga kesetiaan kepada Jokowi. “Janji dan kesetiaan itu kehormatan, PAN akan selalu jaga,” kata Menteri Perdagangan ini melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan meninggalkan Presiden Jokowi. Dasco menegaskan Gerindra merupakan bagian dari kabinet. “Tentunya kita akan membersamai sampai pemerintahan (pak Jokowi) berakhir,” ucap Dasco pada Selasa, 27 Agustus melalui pesan suara kepada Tempo.
Pada periode keduanya, Jokowi didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia. Dalam perkembangannya, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, hingga Partai Demokrat juga bergabung. Menyisakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai satu-satunya partai non-pemerintahan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan kekuasaan itu relatif ada batasnya. Partai saat ini secara wajar fokus bagaimana membesarkan diri mereka masing-masing.
Namun, jika Jokowi memiliki hubungan baik dengan partai pendukungnya, kata Adi, mestinya tak perlu merasa ditinggalkan. Karena pasca tak jadi presiden pun komunikasinya pasti berjalan baik. Adi juga menduga ada kepentingan Jokowi yang tidak terakomodasi akibat batalnya revisi UU Pilkada.
“Kecuali, hubungan Jokowi dan partai pendukungnya tak baik-baik saja maka setelah tak jadi presiden, Jokowi pasti ditinggal. Terutama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang sudah wassalam,” kata Adi.
Pilihan Editor: Pramono Anung Diusung PDIP Maju di Pilgub Jakarta, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?
