TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan Indonesia merupakan negara demokrasi. Jokowi mengklaim penyampaian aspirasi dan pendapat hal baik dalam demokrasi.
Kepala negara mengaku menghargai demonstrasi yang tengah berlangsung dalam kaitan dengan rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada.
“Saya sangat menghormati itu, dan saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tidak merugikan dan mengganggu aktivitas warga dan lainnya,” ucap Jokowi melalui keterangan video pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Dalam keterangan yang sama, Jokowi secara khusus memerintahkan kepolisian untuk membebaskan demonstran yang masih ditahan. Namun demikian Eks Gubernur Jakarta ini tidak merinci aksi massa yang mana yang dia maksud.
Aksi unjuk rasa besar Kawal Putusan MK terjadi di kawasan gedung DPR, Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024 dan kota-kota lain di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat dari akademisi, buruh, mahasiswa, hingga pelajar ikut serta dalam aksi demo kawal putusan MK.
Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang atau UU Pilkada yang buru-buru dibahas Baleg DPR. Salah satu poin revisi UU Pilkada bisa menganulir putusan MK, yang memungkinkan Kaesang Pangarep - putra Jokowi untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah.
Hari ini Selasa, 27 Agustus 2024, mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam gerakan Jogja Memanggil Tolak Dinasti Jokowi mendatangi Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.
Dalam aksi di depan istana itu, massa turut memajang replika alat Guillotine, sebuah alat untuk memancung mati tahanan di era Revolusi Prancis. Di dekat alat pancung itu sebuah poster besar bertulis Ganyang ! dengan latar wajah Jokowi dan keluarganya dibentangkan demonstran.
Aksi yang diikuti elemen antara lain Forum Cik Ditiro, UGM, UII, UMY, UNY, lintas kampus Jogja, serikat buruh termasuk pekerja rumah tangga, PKL Malioboro, dan Jaringan Gusdurian itu menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera turun dan menghentikan semua rekayasa politik melalui kekuasaan yang mengacak-acak demokrasi dan konstitusi.
"No Peace, No Justice, F*** Jokowi" teriak massa aksi berulang-ulang. Aksi massa turun ke jalan ini kembali digelar bersamaan rencana kunjungan Jokowi ke Yogyakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.
Pribadi Wicaksono berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Jalan Keras Kawal Putusan MK hingga Gagalkan DPR Sahkan Revisi UU Pilkada, Berikut Kronologinya
