Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kembali Diungkit soal Blok Medan, Ini Komentar Bobby Nasution

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (tengah) dalam acara penyerahan Surat Rekomendasi Dukungan Calon Kepala Daerah PKB di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan surat rekomendasi model B.1-KWK atau persetujuan partai politik kepada 197 bakal calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (tengah) dalam acara penyerahan Surat Rekomendasi Dukungan Calon Kepala Daerah PKB di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan surat rekomendasi model B.1-KWK atau persetujuan partai politik kepada 197 bakal calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Front Marhaenis Indonesia (FMI) menggelar aksi teatrikal yang menampilkan penderitaan rakyat akibat politik dinasti di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Senin, 26 Agustus 2024. Di antara mereka ada yang membawa spanduk bertuliskan: Tolak Bobby Nasution, Tolak Politik Dinasti dan Selamatkan Sumut.

Seorang pengunjuk rasa berperan menjadi Presiden Jokowi. Dia menyeret empat orang yang kondisinya berdarah-darah dan berteriak meminta tolong. Ada juga yang membawa poster foto Bobby Nasution bersalaman dengan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). 

Ketua Presidium FMI Sumut Badia Sitorus mengatakan, mereka ingin menunjukkan bagaimana selama ini masyarakat menderita dipimpin Jokowi. Mereka pun menyebut Wali Kota Medan Bobby Nasution bagian dari politik dinasti Jokowi.      

"Rakyat Medan sudah banyak disuguhi kemunafikan dan tertipu. Masyarakat hari ini berdarah-darah untuk bisa makan saja," kata Badia, Senin, 26 Agustus 2024. 

Dia juga menyoroti dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam Blok Medan. Istilah ini muncul saat sidang perkara korupsi perizinan tambang dengan terdakwa AGK. FMI meminta aparat hukum menangkap Bobby bila terbukti terlibat. Hampir satu jam lebih berorasi, Bobby tak kunjung muncul, massa akhirnya membubarkan diri.

Bobby Nasution saat diminta komentarnya soal namanya disebut-sebut terkait dalam Blok Medan hanya menjawab singkat. Komentarnya sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. 

"Dari kemarin kan sudah komentar, sama terus ya. Belum berubah, itu aja..." kata Bobby kepada wartawan di balai kota Medan.        

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komentar pertama disampaikan Bobby di Jalan Asia Medan pada 3 Agustus 2024. Waktu itu, dia enggan mengomentari istilah Blok Medan karena menganggap bagian dari materi persidangan. 

"Itu kan hasil sidang, ya... Saya rasa kalau dikomentari, tidak etis. Silakan saja, apa yang disebutkan saya ikut saja, di persidangan ya," ujarnya.

Kemudian, Bobby menanggapi pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud Md yang meminta KPK untuk memeriksanya. Dia mengaku siap mengikuti prosedur hukum. 

"Saya ikut aja pokoknya," kata Bobby singkat saat ditanyai wartawan di Taman Cadika Medan pada 9 Agustus 2024.

Pilihan Editor: Berebut Lobi Calon Gubernur Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Paspampres Disorot Usai Anggotanya Diduga Pukul Pemuda Selfie dengan Jokowi, Berikut Sejumlah Kasus Paspampres

7 menit lalu

Pria yang diduga mengalami pemukulan oleh paspampres. Foto : X
Paspampres Disorot Usai Anggotanya Diduga Pukul Pemuda Selfie dengan Jokowi, Berikut Sejumlah Kasus Paspampres

Paspampres kembali dapat sorotan setelah anggotanya diduga memukul pemuda yang selfie dengan Jokowi. Ini sejumlah kasus yang melibatkan Paspampres.


Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Sebut Munaslub Kadin Ilegal hingga Minta AD/ART Ditegakkan

15 menit lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024. Direktur Utama Indika Energy itu bercerita seputar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang pada Sabtu kemarin telah terlaksana. Tempo/Adil Al Hasan
Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Sebut Munaslub Kadin Ilegal hingga Minta AD/ART Ditegakkan

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Munaslub yang berlangsung kemarin.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

52 menit lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

Manajer Walhi, Parid Ridwanuddin mengatakan ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah sama saja dengan menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain.


Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

1 jam lalu

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

Usai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin versi Munaslub, Anindya Bakrie akan melapor ke Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.


Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

3 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut, Walhi mengatakan bahwa Pemerintah hanya ingin mencari keuntungan secara jangka pendek.


Jokowi Tak akan Hadiri Pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Hari Ini

4 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Tak akan Hadiri Pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Hari Ini

Deputi Protokol dan Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengonfirmasi Presiden Jokowi tidak akan menghadiri pelantikan Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin.


Cara Menkumham Supratman Memuluskan Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

5 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas saat memberi sambutan pada gelaran Puncak Festival Kekayaan Intelektual 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali, Sabtu, 7 September 2024. Dok. Kemenkumham
Cara Menkumham Supratman Memuluskan Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa lembaganya sedang menyiapkan berbagai regulasi transisi dari Jokowi ke Prabowo


Jokowi Berkantor di IKN, Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Tagih Ganti Rugi

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendarai sepeda motor bersama influencer untuk meninjau progres pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Berkantor di IKN, Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Tagih Ganti Rugi

Warga terdampak proyek Ibu Kota Nusantara berharap Presiden Jokowi yang berkantor di IKN bisa segera memenuhi hak warga yang terdampak proyek IKN.


Jokowi Berkantor di IKN, Masyarakat Adat Pemaluan: Kami Ingin Berkeluh Kesah

6 jam lalu

Suasana pembangunan rusun ASN terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jokowi Berkantor di IKN, Masyarakat Adat Pemaluan: Kami Ingin Berkeluh Kesah

Masyarakat adat di Kelurahan Pemaluan menyampaikan sejumlah harapannya ke Jokowi yang kini mulai berkantor di IKN.


Pengamat Sebut Gerakan Sipil Bisa Cegah Ekspansi Dinasti Politik Jokowi

8 jam lalu

Gelagat Politik Dinasti Jokowi  menguat menjelang pemilihan kepala daerah 2020.
Pengamat Sebut Gerakan Sipil Bisa Cegah Ekspansi Dinasti Politik Jokowi

Pengamat Yoes Kenawas menilai perluasan kekuasaan keluarga atau dinasti politik Presiden Jokowi bisa dicegah melalui gerakan sipil.