TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek baru saja mendapatkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 10,4 triliun. Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
“Tambahan anggaran ini sudah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan program wajib dan prioritas Kemendikbudristek. Salah satu komponen terbesarnya adalah program-program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, baik tunjangan maupun sertifikasi,” kata Nadiem dalam rilis yang diterima, Rabu 11 September 2024.
Nadiem mengatakan tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk revitalisasi sarana dan prasarana serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). “Dua hal ini penting untuk peningkatan kualitas universitas kita. Selain itu, dengan dengan BOPTN yang memadai, tekanan untuk peningkatan UKT (Uang Kuliah Tunggal) juga berkurang,” kata Nadiem
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Suharti, merinci peruntukan dari tambahan anggaran Rp10,4 triliun tersebut. Yaitu, program sekolah unggulan yang menargetkan empat sekolah sebesar Rp 2 triliun serta tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS dan keberlanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebesar Rp 3,79 triliun. Alokasi anggaran ini dibagi lagi ke dalam tiga program, yakni TPG non-PNS yang menyasar 185.096 orang dengan anggaran Rp3 triliun, PPG on-going dan PPG baru yang menyasar 503.171 orang sebesar Rp738 miliar, serta program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan yang menyasar 400 orang sebesar Rp11 miliar.
Selanjutnya, pendanaan untuk program Tunjangan Profesi Dosen (TPD), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan sarana prasarana PTN memiliki total alokasi sebesar Rp3,36 triliun. Alokasi anggaran ini dirinci sebagai berikut, yaitu untuk TPD yang menyasar 39.079 orang sebesar Rp172 miliar, BOPTN yang menyasar 76 lembaga sebesar Rp1,17 triliun, sarana dan prasarana PTN yang menyasar 76 lembaga sebesar Rp 1,1 triliun, program pembinaan PTS yang menyasar 600 lembaga sebesar Rp 300 miliar, serta beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), dan program non gelar pendidikan tinggi yang menyasar 15.513 orang sebesar Rp 612 miliar.
Kemudian, program pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi (PTV) dan teaching factory SMK sebesar Rp1.25 triliun. Khusus sarana dan prasarana PTV yang menyasar 49 lembaga dialokasikan anggaran sebesar Rp261 miliar Lalu alokasi anggaran SMK non Pusat Keunggulan yang menyasar 82 lembaga sebesar Rp41 miliar, SMK teaching factory yang menyasar 1.045 lembaga sebesar Rp 434 miliar.
Lalu, alokasi anggaran BOPTN Vokasi yang menyasar 49 lembaga sebesar Rp 216 miliar, pendidikan non gelar vokasi yang menyasar 15.900 lembaga sebesar Rp 55 miliar, serta peningkatan dan penyegaran keterampilan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang menyasar 3.880 orang/7 unit sebesar Rp 250 miliar.
Pilihan Editor: Setengah Hati Menghapus Uang Kuliah Tinggi
