INFO NASIONAL - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya peran strategis analis kebijakan dalam upaya mewujudkan layanan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan lokakarya penulisan dokumen rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif bagi Provinsi Gorontalo, di Gorontalo pada Rabu, 21 Agustus 2024.
"Analis kebijakan idealnya hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif dan berbasis bukti,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini bisa menyelesaikan kebijakan yang tumpang tindih antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga dapat memberikan layanan publik yang semakin efektif dan efisien bagi masyarakat.
Lebih lanjut ia mengatakan, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi, masyarakat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pun terus memperbaiki layanan publiknya terutama melalui peningkatan kapasitas analis kebijakan.
Untuk mengoptimalkan peran analis kebijakan, Yusharto menekankan kepada setiap analis kebijakan di lingkungan Pemprov Gorontalo dapat memahami tugas dan fungsi yang diembannya, mengenali kemampuan yang dimiliki sekaligus yang dibutuhkan instansi. Tidak hanya itu, para analis kebijakan juga perlu mengembangkan potensi sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi.
Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi analis kebijakan dengan berbagai pihak. Harapannya, melalui kolaborasi tersebut, peran analis kebijakan dapat semakin dikenal dan diterima lebih luas sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.
"Kolaborasi juga sekaligus sebagai kunci dalam menciptakan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan untuk layanan publik relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.
Ia mengatakan, di era yang serba cepat, kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat, serta melibatkan pendekatan yang holistik dan lintas sektor. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang inovatif dan solutif.
"Misalnya, pemerintah harus cepat merespons dan memberikan pernyataan yang tepat berkaitan dengan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas atau mengantisipasi berbagai kemungkinan dari adanya perang dari negara lain yang berdampak bagi ekonomi Indonesia," kata dia. (*)
