Feri Amsari: Tak boleh lagi diubah melalui UU
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, mengatakan, putusan MK setara atau berada di bawah konstitusi. Karena itu, putusan MK harus dipatuhi.
"Tak boleh lagi putusan MK diubah melalui UU," kata Feri, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Tempo.
DPR juga tak boleh menafsirkan putusan itu. Penafsir utama hanya boleh MK. Sebab, hakim konstitusi memiliki tugas untuk meluruskan konstitusi.
"Bila ditafsirkan ulang, akan menimbulkan kekacauan baru dan tidak sehat," kata Feri.
Sebelumnya, seorang sumber Tempo menyebut rapat Baleg DPR itu akan menganulir putusan MK. Ada dua skenario yang disebut sedang disiapkan di Baleg DPR. Pertama, rencana mengembalikan aturan ambang batas Pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20 persen kursi DPRD untuk pengusungan calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan MK tersebut di Pilkada 2029.
Pengembalian aturan ambang batas 20 persen kursi DPRD akan diajukan melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu yang mengatur Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau RUU Pilkada. Beleid tersebut bakal merevisi UU Pilkada yang ada saat ini.
Baleg DPR dijadwalkan akan mengebut pembahasan RUU Pilkada pada hari ini, Rabu, 21 Agustus 2024.. Pada pukul 13.00 WIB, Baleg mengagendakan rapat Panitia Kerja atau Panja Pembahasan RUU Pilkada. Pembahasan mereka kemudian dilanjut rapat pengambilan keputusan dengan pemerintah dan DPD pada pukul 19.00 WIB.
Anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo, membenarkan agenda itu. “Betul, besok pagi,” kata Firman melalui pesan singkat pada Senin, 20 Agustus 2024.
Baleg DPR akan membahas aturan ambang batas tersebut pada Rabu besok, 21 Agustus 2024 mulai pukul 10.00 WIB.
