TEMPO.CO, Jakarta - Beredar isu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bakal menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.
Diwartakan sebelumnya, Badan Legislasi atau Baleg DPR akan menggelar rapat seusai MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah pada hari ini, Rabu, 21 Agustus 2024. Sejumlah kalangan memberikan respons berupa kritik terkait isu DPR yang bakal menganulir putusan MK tersebut.
KIPP: Lakukan perlawanan hukum
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan, tidak ada lagi norma hukum lain yang bisa menentang putusan MK. Putusan MK, katanya, merupakan hasil koreksi tehadap perundang-undangan. Putusan MK sifatnya final dan mengikat. Sehingga, lanjutnya, putusan itu harus menjadi acuan semua pihak.
"Bila ada Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dan UU baru itu sama saja melakukan perlawanan hukum terhadap putusan MK," kata Kaka saat dihubungi, Selasa, 20 Agustus 2024.
Menurut Kaka, Perpu sekalipun tidak bisa menganulir putusan MK. Penerbitan Perpu juga tak bisa dilakukan karena tak memenuhi syarat, yakni tak ada keadaan mendesak.
Kaka meminta, semua pihak seharusnya mematuhi putusan MK. Pemerintah dan partai politik di parlemen jangan sampai melakukan tindakan melawan konstitusi.
"Kalau dilakukan akan terjadi lagi ancaman terhadap demokrasi," kata Kaka.
Dosen Universitas Mulawarman: Tak ada upaya hukum lain
Senada Kaka, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, mengatakan, putusan MK final dan mengikat. Menurutnya, tidak ada upaya hukum lain untuk melawan putusan itu.
"Bila DPR dan pemerintah mengubah UU tanpa berpatokan putusan MK ini, jelas ini pembangkangan hukum," kata Herdiansyah, Rabu, 21 Agustus 2024, seperti dikutip dari Tempo.
