TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemerintah akan terus konsisten untuk objektif dalam menyikapi dinamika dalam internal partai politik. Pernyataan ini dilontarkan politikus Gerindra ini saat ditanya mengenai kekhawatiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal cawe-cawe pada Muktamar Partai.
“Ya pasti dong, pemerintah dalam hal ini tentu akan bersifat objektif, nggak akan kita cawe-cawe, masa pemerintah cewe-cawe di dalam urusan partai politik,” kata Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2024.
Cak Imin sebelumnya sempat berbicara soal adanya isu Muktamar PKB tandingan dalam tanya jawab dengan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Wakil Ketua DPR ini menegaskan PKB berbeda dengan PBNU.
“PKB ini milik NU, tapi bukan milik PBNU, sehingga tidak ada kewenangan untuk cawe-cawe, apalagi kewenangan membegal," kata Cak Imin.
Ketika ditanya harapan terhadap Supratman yang baru dilantik Presiden Joko Widodo kemarin, Cak Imin mengatakan pemerintah harus konsisten terhadap undang-undang. Sebagaimana diketahui, kepengurusan partai politik disahkan pemerintah melalui Kemenkumham.
"Saya yakin pemerintah akan konsisten dengan konstitusi, ya rujukannya UU. UU Pemilu, sehingga tidak boleh main-main. Kalau main-main, yang hancur negara, pemerintahan," katanya.
PKB akan menggelar Muktamar pada 24 hingga 25 Agustus 2024. Belakangan PBNU mengundang puluhan kiai se-Indonesia di kantor PCNU Surabaya, Senin, 19 Agustus 2024. Mereka mendesak PKB kembalikan kepemimpinan ulama.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf kepada awak media di Surabaya, mengklaim para kiai yang hadir memerintahkan kepada PBNU untuk mengembalikan kepemimpinan ulama di PKB. Sebab, PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama dalam politik.
Namun, kini PKB dinilai tidak lagi melaksanakan mandat tersebut. Karenanya, pihaknya ingin mendesak PKB agar kembali kepada mandat ini. “Kami tidak akan berhenti sampai berhasil, sebab ini mandat para ulama,” ucap Yahya.
Pilihan Editor: Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly
