Dia menyebutkan PDIP mengembalikan kepada Presiden apabila sewaktu-waktu menteri yang berasal dari PDIP diganti. “Dan kami terima sepenuhnya pergantian itu," ucapnya.
Said menilai melakukan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Di dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, kita diatur oleh konstitusi. Maka ketika seorang presiden melakukan pergantian menteri, itu adalah memang hak sepenuhnya prerogatif presiden," tuturnya.
2. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus: Tak Lebih dari Omong Kosong
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai kocok ulang kabinet Presiden Jokowi sebagai politik kotor kekuasaan. Tujuannya untuk mengamankan kepentingan dan posisi dinasti politik Jokowi.
Deddy mengatakan Jokowi tidak memiliki alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle menjelang dua bulan lengser. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini juga menganggap Jokowi tengah mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan.
“Reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya, menurut saya, tak lebih dari omong kosong!” kata Deddy melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 19 Agustus 2024.
Dalam keterangan yang sama, Deddy menuding Jokowi ingin meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan mengganti Yasonna Laoly dari kursi Menkumham. Tujuannya ada tiga, kata dia, yakni agar Partai Golkar menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota guna memudahkan Jokowi membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar dan melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan kongres/munas/muktamar sebelum Pilkada 2024.
Sementara, Deddy menduga pergantian Menteri ESDM adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. “Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi ke depan,” ucapnya.
3. Menkumham 2019-2024 Yasonna Laoly:
Politikus PDIP Yasonna Laoly mengatakan telah menghubungi politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas via telepon usai menemui Presiden Jokowi pada Ahad petang, 18 Agustus 2024. Supratman resmi dilantik hari ini menjadi Menkumham menggantikan Yasonna.
"Kemarin sore (Ahad) saya telepon beliau setelah bertemu Presiden, saya ucapkan selamat kepada dia," kata Yasonna saat ditemui di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024.
Yasonna mengatakan Supratman juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dirinya karena telah berkolaborasi dengan Kemenkumham selama dua periode Jokowi. Adapun Supratman sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Beliau mengucapkan terima kasih telah membantu selama hampir 10 tahun. 'Maaf kalau ada kekurangan'," tutur Yasonna menirukan percakapannya dengan Supratman.
Yasonna mengaku sempat mendapatkan bocoran Supratman akan menjadi penggantinya. Dia menyambut baik kehadiran Supratman. Sebab, kata dia, kerja sama mereka berdua telah berlangsung mengingat hubungan Kemenkumham dan Baleg erat dengan pembahasan peraturan perundang-undangan.
Dia juga memuji kinerja Supratman. Bagi dia, Supratman merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan dia.
"Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan--orang yang baik, mampu, cakap, untuk meneruskan--menjadi pemimpin di Kemenkumham," ujarnya.
Yasonna menawarkan bantuan kepada Supratman apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan ihwal tugas dan tanggung jawab di Kemenkumham. Dia berharap koordinasi antara Kemenkumham dan DPR dapat diteruskan dengan baik.
DANIEL A. FAJRI | SAVERO ARISTIA WIENANTO | ANTARA
Pilihan editor: Ridwan Kamil Deklarasi untuk Pilgub Jakarta Malam Ini, Anies Baswedan Unggul dalam Survei
