3. Pamer capaian
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memamerkan sejumlah pencapaiannya dalam memimpin pemerintahan Indonesia. Berikut deretan pencapaian yang dipamerkan Jokowi:
- Pembangunan infrastruktur
pembangunan infrastruktur di era pemerintahannya, yang disebutnya sebagai pembangunan Indonesia-sentris. Dalam sepuluh tahun, Jokowi mengaku telah melakukan pembangunan daerah pinggiran, desa, dan daerah terluar.
“Sehingga sampai saat ini, kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, serta 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” kata Jokowi.
Jokowi mengklaim, buntut pembangunan itu Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada 2023. Sehingga, Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya di peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada 2024. Negara disebutnya mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.
“Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas,” tutur eks Gubernur DKI Jakarta itu.
- Ekonomi Indonesia tumbuh
Menurut Jokowi, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi negara ini terjaga di atas lima persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, kata dia, justru mampu tumbuh di atas enam persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.
- Inflasi terkendali serta angka kemiskinan dan stunting turun
Kepala Negara mengatakan inflasi di Indonesia di era pemerintahannya terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Pihaknya juga menyebut angka kemiskinan ekstrem mampu pemerintah turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024.
“Angka stunting (kekerdilan pada anak) juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen pada 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024,” kata eks Wali Kota Solo ini.
- Pemerintah gelontorkan dana Rp 759,3 triliun per tahun untuk lindungi masyarakat ekonomi bawah
Guna melindungi masyarakat ekonomi bawah, Jokowi mengungkapkan dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 759,3 triliun per tahun. Kata Jokowi, ini adalah untuk pembangunan yang dicita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” kata dia.
Rinciannya, Rp 361 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) per tahun. Lalu Rp 113 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membiayai pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK.
Kemudian sebanyak Rp 225 triliun untuk anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Serta Rp 60,3 triliun anggaran Kartu Prakerja, yang selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
- Langkah besar hilirisasi
Jokowi mengatakan Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak goyah, bahkan terus maju untuk melangkah.
Langkah tersebut, kata Jokowi, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp 158 triliun selama delapan tahun ini.
“Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah Swt. Untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya (mungkin) untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” tutur Presiden.
- Pencapaian di bidang teknologi, digitalisasi, elektrifikasi, dan komunikasi
Di sektor teknologi dan digitalisasi, Jokowi mengatakan untuk pertama kalinya Indonesia memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Di bidang elektrifikasi, cakupan kelistrikan terus pemerintah perluas hingga mencapai 99 persen pada 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen pada 2024.
- Modernisasi hukum
Di bidang hukum, Jokowi mengatakan setelah 79 tahun merdeka, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
“Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” katanya.
Selanjutnya: Jokowi Minta Maaf dan Serahkan Estafet ke Prabowo
