TEMPO.CO, Jakarta - Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masih berlanjut sejak penghujung Juli lalu.
Terbaru, ratusan tokoh NU mendesak PBNU mengambil langkah strategis guna perbaikan PKB ke depan. PKB dinilai semakin jauh dari muruah utama sejak partai itu didirikan.
Pertelingkahan ini disinyalir disebabkan Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membentuk Panitia Khusus atau Pansus Haji. Pansus ini dibentuk setelah Timwas Haji DPR menemukan sejumlah masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji 2024 di bawah wewenang Kementerian Agama atau Kemenag.
Namun, langkah Timwas Haji DPR tersebut dipandang berbeda oleh elite PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menuding Pansus Haji yang dibentuk elite PKB di DPR tersebut digunakan untuk menyerang PBNU maupun Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas. Adapun Yahya adalah kakak kandung Yaqut.
Tempo telah merangkum kronologi pecahnya konflik antara PKB dengan PBNU:
- Bermula dari Timwas Haji DPR temukan sejumlah masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji 2024
Seteru PKB dan PBNU bermula ketika Timwas Haji DPR menemukan lima masalah krusial penyelenggaraan ibadah haji 2024 saat meninjau langsung di Arab Saudi. Kelima masalah itu yakni buruknya layanan dasar, alokasi kuota tambahan jemaah haji yang diduga menyalahi aturan, penempatan tenda tak sesuai maktab, ketersediaan MCK (mandi, cuci, kakus), hingga kenaikan ongkos haji.
“Perlu ada revolusi dalam penyelenggaraan ibadah haji agar menjadi lebih baik,” kata Ketua Timwas Haji DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2024 seperti dikutip Antara.
- DPR RI sepakati bentuk Pansus Haji
Menanggapi temuan itu, DPR kemudian menyepakati pembentukan Pansus Haji untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024. Pansus tersebut resmi dibentuk melalui rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 4 Juli 2024. Pansus dadakan ini akan bertugas hingga akhir periode pada Oktober mendatang.
Disebut dadakan sebab pembentukan Pansus Haji awalnya tidak termasuk dalam salah satu agenda rapat paripurna DPR pada hari itu. Pembahasan itu disampaikan melalui interupsi dua anggota Komisi VIII DPR yang juga bagian dari Timwas Haji, yaitu John Kenedy Azis dan Nurhuda Yusro.
Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kendati dadakan, sebenarnya wacana pembentukan Pansus Haji sudah disepakati Timwas Haji DPR demi menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kesepakatan itu dibuat dalam rapat di Arab Saudi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus.
- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pertanyaan alasan pembentukan Pansus Haji DPR
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Pansus Haji yang dibentuk elit PKB di DPR. Gus Yahya, sapaannya, berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya. Ia menilai pembentukan pansus haji ini cenderung berkaitan dengan posisi adiknya, Menag Yaqut, serta masalah lain yang tidak terkait dengan ibadah haji.
“Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutip Antara.
- Anggota Pansus Haji DPR bantah tudingan Gus Yahya
Anggota Pansus Haji, John Kenedy Azis membantah klaim Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024, untuk menyerang PBNU dan Menag Yaqut. Pansus Haji, kata John, dibentuk untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji yang masalahnya sama setiap tahun.
“Saya ikut panitia kerja Haji 4 kali. Selama tiga tahun berturut-turut, masalah ibadah penyelenggaraan haji itu-itu saja. Tak ada perubahan. Jadi berlangsung secara masif,” kata Jhon saat dihubungi Tempo, Rabu 31 Juli 2024.
- PBNU bentuk Tim Lima atau Pansus PKB
Merespons Pansus Haji, PBNU lalu membentuk Pansus PKB yang juga dikenal sebagai Tim Lima NU. Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan tim itu bertugas mengkaji relasi PBNU dengan PKB. Menurut Gus Ipul-sapaan Saifullah-PBNU tak berniat mendongkel Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum PKB.
“Target kami bukan ke situ,” kata Saifullah di kantor pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2024.
- Pansus PKB panggil sejumlah tokoh terkait PKB
Pansus PKB PBNU kemudian memanggil beberapa tokoh buntut perseteruannya dengan PKB tersebut. Mereka yang dipanggil antara lain eks Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB Lukman Edy, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan mantan politikus PKB Effendy Choirie alias Gus Choi. Lukman Edy dan Gus Choi memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Hasanuddin gamblang mengaku ogah.
Dalam pertemuan di Gedung PBNU, Rabu, 31 Juli 2024, Lukman menjelaskan pansus bentukan PBNU tersebut mendalami kepemimpinan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB, terutama dalam tata kelola partai. Kepada PBNU, Lukman Edy menyebut, tata kelola keuangan partai pada masa kepemimpinan Cak Imin dinilai tidak transparan dan akuntabel.
“Saya bilang, saya jujur saja katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Keuangan fraksi, keuangan dana pemilu, dana pileg, dana pilpres, sampai sekarang dana pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel,” kata Lukman Edy usai pertemuan.
- Kantor PBNU digeruduk santri
Ketegangan antara PBNU dan PKB kemudian memicu sejumlah orang yang mengaku sebagai Aliansi Santri Gus Dur untuk mengadakan demonstrasi di depan Gedung PBNU pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut agar Gus Yahya dan Gus Ipul mundur dari kepemimpinan PBNU. Keduanya dianggap menyimpang dari tujuan utama PBNU.
Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pun dikerahkan untuk menjaga kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat tersebut. Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengadakan demonstrasi di depan kantor PBNU, mengingat gedung tersebut telah melahirkan banyak ulama besar yang berdedikasi untuk NU.
