“Aksi-aksi kemarin cukup terakhir kalinya, jangan takut-takut usir mereka semua. Kalau bandel gebuk mereka semua karena bagaimanapun gedung ini merupakan gedung kita semua. Gedung keramat, gedung yang melahirkan banyak ulama,” kata Addin dikutip dari Instagram @gp.ansor, Senin, 5 Agustus 2024.
- PKB laporkan Lukman Edy
PKB kemudian melaporkan Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini terkait pernyataan Lukman yang menyebut tata kelola keuangan PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin tak transparan. Politikus PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan, pernyataan Lukman mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang membahayakan partai secara institusi maupun para pimpinan PKB.
“Saudara Lukman Edy sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan. Suatu ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Ini akan berbahaya bagi kami,” ujar Cucun saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin, 5 Agustus 2024
- Pansus PKB PBNU panggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahidz tapi ogah datang
Setelah pertemuan dengan Lukman Edy, Pansus PKB PBNU juga mengundang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid untuk hadir di Kantor PBNU pada Senin, 5 Agustus 2024. Namun, Hasanuddin memilih tak penuhi tak datang. Alasannya, ia tidak mau memenuhi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara.
“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” kata Hasanuddin Wahid lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.
Hal itu merujuk pada pernyataan Gus Yahya saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, 3 Agustus 2024. Yahya menyinggung posisi NU harus berada di atas negara, bukan di bawah negara, apalagi partai. Menurut Wahid, pernyataan Yahya itu mengabaikan konstitusi.
“Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada institusi di atas negara?” ujar Wahid.
Selain itu, menurut Wahid, undangan dari Pansus PKB seperti dagelan. Ia mempertanyakan undangan tersebut sebab Gus Yahya dan Gus Ipul disebutnya telah terang-terangan mengadu domba warga NU dengan PKB dan meremehkan Pansus Haji DPR RI.
“Lalu tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja. Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita tidak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda,” ujar Wahid.
- Ratusan kiai sampaikan keresahan soal PKB
Pada Senin sore, 12 Agustus 2024, ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Mereka menyampaikan berbagai keresahannya soal PKB selama ini. Hasil pertemuan tersebut akan disampaikan ke PBNU.
Adapun pertemuan itu dihadiri pengasuh Pesantren Lirboyo Anwar Manshur, pengasuh Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz, serta para Rais Syuriah Pengurus Cabang NU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan.
Anwar Iskandar dan Amin Said Husni bertugas memimpin pertemuan ini. Mereka mewakili Pansus PKB yang merupakan tim bentukan PBNU. Anwar Iskandar mengatakan terdapat dua kesepakatan yang dicapai.
“Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata Anwar seperti dikutip melalui keterangan resmi pada Senin, 12 Agustus 2024.
Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan. Mereka menilai selama ini PKB semakin jauh dari muruah utama sejak partai itu didirikan.
- Desas-desus Muktamar PKB tandingan
Sejumlah kiai NU disebut mengusulkan adanya muktamar luar biasa dalam pertemuan di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang waktu membahas pembenahan PKB. Hal itu diungkapkan Gus Yahya saat berada di Ponpes Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya, Selasa, 13 Agustus 2024.
“Ya, ada lah, suara dikit-dikit (dari kiai untuk muktamar luar biasa). Tapi PBNU tidak dalam posisi itu,” kata Gus Yahya. “Persoalannya bukan soal muktamar, tapi bagaimana ini kan mekanisme politik yang normal nih, ada aspirasi ada lembaga politik, ada aspirasi, nah, kami dalam posisi civil society,” tuturnya.
EKA YUDHA SAPUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN | SAPTO YUNUS | HENDRIK YAPUTRA | KUKUH S. WIBOWO | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA
Pilihan editor: PKB Gamang, Kans Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta Kian Menipis
