TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada perwakilan masyarakat di Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan, di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Pemerintah menyerahkan SK Perhutanan Sosial seluas 1,07 juta hektare dan TORA seluas 43 ribu hektare. Jokowi juga menyerahkan SK lahan sawit rakyat, serta sertifikat layanan dana lingkungan untuk masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah menyerahkan SK Perhutanan Sosial yang diperuntukkan bagi hutan adat seluas 15.879 hektare. Selain SK terkait lahan 37 ribu hektare bagi peremajaan sawit rakyat.
"Dengan penyerahan SK Hutan Sosial sekarang, maka realisasi perhutanan sosial hingga saat ini telah mencapai 8,018 juta hektare bagi 1,4 juta Kepala Keluarga," ujar Menteri Siti Nurbaya dalam Festival LIKE 2.
Siti mengingatkan pemerintah akan terus mencapai target ideal 12,7 juta hektare lahan untuk akses pengelolaan hutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Menteri LHK kemudian mengungkit, dalam perhutanan sosial telah ditetapkan luas indikatif hutan seluas 1,11 juta hektare dengan 265 ribu hektare sudah ditetapkan melalui SK.
Total 1,37 juta hektare hutan adat akan diberikan kepada 138 kelompok masyarakat adat.
Usai memberikan SK Perhutanan dan Tora, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim di Tanah Air. Jokowi lingkungan yang tidak terjaga akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
"Kalau lingkungan tidak bisa kita jaga, lingkungan tidak terjaga, yang paling berpengaruh nanti adalah terhadap kualitas hidup kita, baik berupa sakit, berupa kekeringan, kemudian tekanan terhadap pangan, itu saya kira yang harus menjadi perhatian kita bersama," kata Jokowi.
Kepala Negara menyoroti sektor energi, pertambangan, dan kehutanan merupakan berpotensi memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Presiden mendorong agar Kementerian LHK memberikan perhatian lebih terhadap aksi pemulihan lingkungan.
"Sehingga saya selalu sampaikan semua pertambangan harus memiliki nursery. Pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan harus menjadi concern dari Kementerian Kehutanan," ucap Presiden.
Pilihan Editor: Perhutanan Sosial Indonesia Jadi Contoh Mitigasi Iklim Berbasis Masyarakat
