TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengakui ada tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab perayaan puncak hari kemerdekaan 17 Agustus juga digelar secara hybrid di Jakarta.
“Akomodasi dan moda transportasi menjadi tantangan tersendiri selain juga isu jaringan,” kata Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Yusuf menjelaskan isu jaringan yang dimaksud disebabkan penyelenggara perlu saling lempar gambar dan komunikasi dari dua tempat yang berbeda. Sampai saat ini, pemerintah terus melakukan simulasi dan gladi resik agar upacara nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Termasuk dari sisi jaringan yang juga harus terkoneksi dengan baik,” katanya.
HUT RI ke-79 di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bagaimana pun merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Sebanyak 1.400 tamu diundang untuk menghadiri Upacara 17 Agustus di IKN. Sedangkan, peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka akan mengundang masing-masing 3.500 orang untuk jadwal pagi dan sore hari.
Upacara 17 Agustus pertama di IKN bakal dipimpin Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara acara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Selain presiden terpilih, Istana juga bakal mengundang mantan presiden, para pimpinan lembaga negara, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, hingga para pegawai untuk mengikuti HUT RI di IKN. Sedangkan untuk di Jakarta, panitia juga akan mengundang mantan wakil presiden, para menteri, tokoh agama, budaya, hingga Masyarakat Sekitar Istana Merdeka Jakarta dan pejabat TNI Polri ASN.
“Sarana dan prasarana baik di Istana Negara IKN dan Istana Merdeka Jakarta, sampai saat ini terus dilakukan finishing dan penyempurnaan agar saatnya nanti dapat dengan baik,” kata Yusuf.
Gaduh Masalah Sewa Mobil
Beberapa hari ini ramai isu Istana Kepresidenan menyewa sekitar 1.000 unit mobil mewah untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI. Kabar itu pertama kali diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Ahad, 4 Agustus 2024.
Damun mengatakan Asperda dan Kementerian Sekretariat Negara telah menandatangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan, dengan uang muka 50 persen dari nilai kontrak. Namun, untuk memenuhi permintaan Kemensetneg, DPD Asperda Kaltim harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu.
Permintaan tinggi juga menyebabkan harga sewa mobil naik. Misalnya untuk Fortuner sekitar Rp 2,5 juta per hari menjadi Rp 5 juta per hari, kemudian Hiace Rp 3,5 juta per menjadi Rp 15 juta per hari. "Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp 7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp 25 juta per hari," kata Damun.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno awalnya membantah kabar bahwa pihaknya menyewa sekitar 1.000 unit mobil untuk tamu negara dan VVIP HUT RI di IKN. Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.
Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Setya Utama kemudian mengklarifikasi kendaraan massal seperti bus akan dipakai di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN untuk Upacara 17 Agustus. Selain itu, kendaraan lain akan digunakan untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara, serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulance.
Pemerintah juga menyediakan kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil box barang. ”Total semua itu, hanya seratusan unit. Armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana jumlahnya juga hanya sekitar 200-an untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” kata Setya Utama dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024
Pilihan editor: Pakar Politik Soal Kotak Kosong Bakal Menjamur di Pilkada 2024: Bukan Demokrasi Konstitusional
