TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ikut menanggapi munculnya koalisi besar di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Koalisi gemuk tersebut melibatkan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai lainnya. Kubu KIM menyebutnya koalisi besar itu sebagai KIM Plus.
Ketika ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024, Cak Imin mengatakan belum mengetahui perihal pembentukan KIM Plus tersebut. Dia menuturkan semua partai politik sama di Pilkada.
Dia menilai koalisi antarpartai politik yang dibentuk saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah tidak relevan dengan koalisi pada Pilkada Serentak 2024. “Sampai hari ini saya tidak mengerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah pilkada, ya sudah semua pihak sama,” ujar Cak Imin.
Cak Imin mengatakan PKB perlu berdiskusi secara matang dengan partai-partai lain soal pengusungan calon kepala daerah di sejumlah provinsi, termasuk di Pilgub Jakarta. Namun di sisi lain, Cak Imin mengaku tidak banyak berperan dalam penjajakan yang dilakukan oleh PKB pada Pilkada 2024.
“Nah tentu saya tidak menangani detail, nanti bagaimana, desk pilkada yang akan memprosesnya,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya belum membuat keputusan perihal kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di Pilkada 2024. Menurut dia, partainya masih melihat dinamika partai politik lain menjelang penutupan pendaftaran calon kepala daerah pada akhir Agustus nanti.
"Ya kita ikuti dulu dinamikanya seperti apa. Nanti pada finalnya kayak apa," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Sebelumnya, Ketua Umum Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak PKB untuk bergabung dengan KIM di pemerintahan Presiden Prabowo. Ajakan bergabung dari Gerindra itu disampaikan saat pelaksanaan Hari Lahir PKB ke-26 pada 23 Juli lalu.
Jazilul menuturkan belum ada finalisasi dari tawaran itu karena dinamika politik yang masih terlalu cair. Dia memberi contoh hubungan partainya dengan PKS dalam menentukan bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.
