TEMPO.CO, Depok - Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Jawa Barat membeberkan tiga sanksi bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN yang tidak netral pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Komisioner Bawaslu Jawa Barat Nuryamah mengatakan, sanksi yang diberikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Kata Nuryamah, ada tiga sanksi untuk etik ASN, yakni ringan, sedang dan berat.
"Ringan itu teguran lisan, tulisan, sedang ada pemotongan 20 persenan tunjangan yang membedakan durasinya dari 6 hingga 9 bulan, kemudian berat diturunkan jabatan. Kalau sampai pemecatan tidak, kalau pemotongan itu sudah ada," jelas Nuryamah di sela acara “Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024” yang diselenggarakan Bawaslu Kota Depok di Beji, Depok, Selasa, 6 Agustus 2024.
Nuryamah menjelaskan, kasus netralitas ASN terjadi di beberapa daerah terjadi pada Pemilu 2024, seperti di Garut dan Bekasi, kendati tidak terbukti atau inkracht. "Ada lima (daerah) kalau tidak salah kemarin," ujarnya.
Awalnya, Bawaslu Jabar memetakan kerawanan Pilkada 2024, salah satu yang paling disorot adalah netralitas ASN. Berdasarkan hasil data indeks kerawanan pemilu 2024 yang digelar Februari 2024 kemarin, ditemukan masih banyak indikator kerawanan yang masuk, salah satunya netralitas ASN.
"Ternyata masih ada ASN ikut mendukung, terus penyelenggara yang tidak bisa netral sehingga menjadikan untuk tahapan rawan tahapan pencalonan ini menjadi yang pertama. Karena kami tidak bisa like or dislike, tapi berdasarkan skoring yang dan update kejadian kemarin di 2024," kata Nuryamah.
Adapun upaya yang dilakukan Bawaslu adalah memperbanyak koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan sosialisasi.
Bawaslu akan gencar melakukan sosialisasi soal larangan hingga sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut.
Pilihan Editor: Petakan Kerawanan Pilkada, Bawaslu Jabar Soroti Netralitas ASN
