TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Partai Kebangkitan Bangsa atau Pansus PKB menjadwalkan pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid pada Senin, 5 Agustus 2024. Tim bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU ini ditugaskan untuk mendalami hubungan antara NU dan PKB.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid diminta datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU, Jakarta pada Senin siang, 5 Agustus 2024. Pemeriksaan Hasanuddin Wahid ini berkaitan dengan pendalaman Pansus PKB soal hubungan NU dan PKB.
Surat undangan pemanggilan Hasanuddin Wahid ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid. "Memang kami hari ini meluncurkan undangan untuk beliau (Hasanuddin Wahid)," kata Imron dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Agustus 2024.
Tempo berupaya menghubungi Hasanuddin Wahid untuk mengkonfirmasi pemanggilan tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, Hasanuddin Wahid urung membalas pesan dan panggilan telepon.
Sebelumnya, Pansus PKB telah memanggil eks Sekjen PKB Lukman Edy pada Rabu, 31 Juli 2024. Edy yang menghadiri pemanggilan itu dicecar pertanyaan oleh PBNU ihwal kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di PKB.
Kepada PBNU, Edy menyampaikan PKB di bawah kepempinan Cak Imin mengurangi peran Dewan Syuro dalam kepengurusan PKB.
“Memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai,” kata Edy Lukman usai pertemuan dengan pansus di Gedung PBNU, Rabu, 31 Juli 2024.
Edy menceritakan, PKB menghilangkan sebagian besar kewenangan Dewan Syuro pada Muktamar di Bali pada 2019. Sebelumnya, Dewan Syuro memiliki peran sentral dengan memberikan persetujuan dalam pengangkatan ketua umum PKB. Dahulu, Dewan Syuro juga ikut meneken surat keputusan terhadap hal strategis partai.
“Tetapi semenjak muktamar di Bali itu, sebagian besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu dan itu di semua tingkatan, bukan saja di tingkat DPP, tetapi juga tingkat DPW dan DPC,” kata Edy.
“Artinya memang terjadi penghilangan eksistensi Dewan Syuro baik secara fundamental di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun secara teknis administratif di internal PKB,” kata Edy lagi.
Menurut Edy, hilangnya kewenangan Dewan Syuro ini membuat kepemimpinan PKB tersentralisasi di ketua umum. Bahkan, kata dia, AD/ART Muktamar Bali memberikan ketua umum wewenang luar biasa. Misalnya, memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang atau Wilayah tanpa musyawarah.
Babak Baru Perseteruan PKB dengan PBNU
Rapat pleno PBNU memutuskan agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji ulang. Gus Yahya lantas membentuk tim pengkaji yang disebut Panitia Khusus PKB. Pansus tersebut dipimpin Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni. Pansus akan memanggil kader PKB dan mantan kader yang masih memiliki hubungan dengan PKB.
Salah satu yang sudah dipanggil ialah mantan Sekjen PKB, Lukman Edy. Pansus PKB juga telah bersurat ke Sekjen PKB Hasanuddin Wahid untuk diperiksa.
Pemanggilan Edy dan Hasanuddin adalah babak baru perselisihan PBNU di bawah kepemimpinan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf dengan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar.
Sejak penyelenggaraan haji 2024, Cak Imin mendorong panitia khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran haji, terutama soal distribusi kuota tambahan haji. Pansus Haji terbentuk atas inisiasi Cak Imin yang secara otomatis akan menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Gus Yahya berang dengan adanya Pansus Haji. Ia mempertanyakan urgensi pembentukan pansus tersebut. Gus Yahya merupakan kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kami, Pansus Haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya, misalkan. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Yahya kepada wartawan seusai rapat pleno PBNU di Jakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kerap menggembosi PKB. Dia menuturkan PKB sudah menghormati hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik.
"Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024.
Dia mengatakan lebih baik PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan berfokus mengurusi umat, masjid, hingga madrasah ketimbang mengintervensi kedaulatan partainya.
"PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum, yang berdampak pada pengambilalihan, menghilangkan kedaulatan partai," katanya.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
