TEMPO.CO, Jakarta - Pengguna angkutan umum JakLingko pada Selasa, 30 Juli 2024 lalu terpaksa beralih ke angkutan kota atau angkot reguler lantaran mogok kerja yang dilakukan pengemudi armada itu. Para pengemudi membawa angkot JakLingko mereka ke depan kantor Balai Kota Jakarta untuk menuntut transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler yang diklaim tidak adil.
Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, tuntutan tersebut merupakan ranah PT Transjakarta selaku mitra angkutan JakLingko.
JakLingko adalah angkutan terintegrasi dengan Transjakarta. Angkutan ini jadi primadona warga Jakarta saat ini karena tak ada lagi budaya ngetem, sopir merokok, dan ugal-ugalan yang selama ini identik dengan angkot.
Angkutan yang diinisiasi oleh Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI itu tak menarik tarif dari para penumpang alias nol rupiah. Pengadaan angkot ini merupakan kerja sama antara PT Transjakarta dengan para mitra nya yaitu koperasi angkutan umum. Transjakarta membayar seusai aturan yang telah ditetapkan yaitu dengan hitungan per kilometer.
Adapun pemicu demonstrasi yaitu dugaan adanya monopoli dalam pengadaan angkot ini dengan koperasi yang dipimpin seorang anggota DPRD DKI.
Namun setelah aksi mogok tersebut, Dinas Perhubungan DKI justru mengungkapkan temuan soal pemalsuan kartu pengawasan atau izin trayek 160 armada milik para pendemo itu.
Menanggapi soal ini, Heru Budi mengatakan siapa pun yang melanggar dan melakukan pemalsuan akan ditindak.
"Itu tugasnya Transjakarta. Kan komisarisnya ada polisi ada TNI jadi kalau ada pemalsuan itu ditindaklanjuti," kata Heru di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 31 Juli 2024 malam.
Menurut Pj Gubernur, jika soal pemalsuan dokumen itu tidak ditindak maka akan mempengaruhi biaya public service obligation atau PSO yang beradal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta.
"Jadi kalau mereka memalsukan dokumen, ya tentu Transjakarta akan menindak," ujar dia.
Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan dana PSO yang ditujukan untuk masyarakat itu anggarannya berasal dari APBD, sehingga harus ada pertanggungjawaban.
"Dana yang kami gunakan ini PSO berasal dari APBD tentu harus dipertanggungjawabkan dan kami akan melakukan tindaklanjut sesuai yang berlaku," ujar dia Rabu, 31 Juli 2024.
Adapun soal tudingan monopoli, Welfizon menepisnya. Menurut dia Transjakarta telah menawarkan kuota pengadaan angkot ini kepada semua operator. Ia mengatakan, untuk tahun ini kuota pengadaan mikrotrans ini sebanyak 200 unit.
"Saat ini total sudah ada 4 operator yang sudah mengajukan diri dan sebagian sudah berkontrak," kata dia.
Dia mengklaim iklim kompetisi yang dibuat Transjakarta sebenarnya sehat. "Kan menjadi tidak fair pada saat ada orang yang mau dengan harga tersebut, sebagian tidak, terus maksain harganya tidak segitu," ujarnya.
Welfizon mengatakan tidak ada monopoli dalam pengadaan angkot tersebut. Ia pun membantah tudingan menganakemaskan Koperasi Wahana Kalpika atau KWK untuk diberi kuota lebih lantaran pemimpin koperasinya adalah anggota DPRD DKI Taufik Azhar.
"Tidak ada monopoli, semua kami berikan kesemptan yang sama tinggal mengajukan diri," kata Welfizon.
Ia pun berani menyandingkan data yang ada. "Jadi kalau kami lihat datanya, ya tidak ada perlakuan dianakemaskan dan dianaktirikan. Bagi Kami semua operator perlakuannya sama," kata dia.
Sebelumnya Taufik Azhar juga membantah tudingan monopoli tersebut. "Enggak benar itu," ujar dia pada Selasa lalu.
Pilihan Editor: Pedemo Jaklingko Permasalahkan soal Dugaan Pengadaan 100 Unit Armada Tak Dibagi Rata
