Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan calon presiden 2024, Ganjar Pranowo, kini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP. Ganjar resmi menjabat di posisi tersebut setelah dilantik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat, 5 Juli 2024 lalu.

Ganjar mengisi pos Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, setidaknya hingga Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas PDIP yang diagendakan pada 2025. Kepada Tempo, Ganjar mengungkapkan tugas-tugas yang akan dia emban sebagai salah satu pimpinan partai banteng.

“Saya dikasih tugas di pemerintah dan otonomi daerah. Mungkin Ibu (Megawati) memberikan tugas ini karena saya pernah duduk di pemerintahan gitu ya. Otonomi daerah lagi, jadi pas lah,” kata Ganjar saat ditemui di sebuah rumah kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 12 Juli 2024.

Menurut Ganjar, salah satu isu utama yang akan dia soroti sebagai Ketua DPP PDIP adalah soal pangan. Ganjar menyampaikan bahwa persoalan pangan mendapat concern atau perhatian khusus dari Megawati.

Ganjar menyebut bahwa impor pangan terus naik selama sepuluh tahun terakhir. Dia pun ditugaskan partai untuk ikut memikirkan solusi permasalahan tersebut. “Bagaimana kita bisa lebih digdaya untuk menyediakan untuk menyediakan pangan sendiri,” ucap Ganjar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Ganjar menyampaikan dirinya juga akan ikut memikirkan peran pemerintah daerah dalam menghadapi situasi ekonomi global. “Kedua, ekonomi eksternal, yang dunia tidak baik, terus kemudian kita menjadi antisipasi itu, kira-kira peran pemerintah daerah apa sih?” kata eks Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar menyatakan pemerintah daerah ke depannya tidak bisa hanya menunggu instruksi dari pusat saja. “Karena ke depan seandainya kita hanya begantung kepada nasional saja, terus kemudian menunggu perintah, wah kita pasti akan ketinggalan. Butuh inisiatif, kreativitas, inovasi dari daerah,” ucap dia.

Ganjar menyatakan para anggota DPRD hingga calon-calon kepala daerah dari PDIP akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Diklat sebagai pembekalan untuk menghadapi persoalan tersebut. Beberapa topik yang dia sebut akan disoroti adalah soal penegakan hukum di daerah, integritas kepala daerah, antikorupsi, hingga pertanian.

Pilihan Editor: Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bicara Soal Perdamaian dan Keadilan Global

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar: PDIP Tak Bisa Usung Anies tanpa Dukungan Partai Lain

2 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar: PDIP Tak Bisa Usung Anies tanpa Dukungan Partai Lain

Ganjar Pranowo mengungkap peluang partainya tak mengusung Anies jika tak ada dukungan dari partai lain.


Hasto Kristiyanto Dipanggil KPK Pagi Ini

2 jam lalu

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto saat jumpa pers usai Upacara HUT RI ke-79 di Masjid At-Taufik, Sekolah partai, Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024. TEMPO/Andi Ariyadi
Hasto Kristiyanto Dipanggil KPK Pagi Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemanggilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa, 20 Agustus 2024.


Saat Ridwan Kamil Diusung KIM Plus dan Pupusnya Peluang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

4 jam lalu

Anies Baswedan bercengkarama dengan masyarakat saat Car Free Day, di Jakarta, Minggu, 4 Agustus 2024. Anies dan istrinya sempat menyapa warga hingga berfoto bersama warga saat CFD. TEMPO/Ilham Baliandra
Saat Ridwan Kamil Diusung KIM Plus dan Pupusnya Peluang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Bergabungnya 12 parpol mengusung Ridwan Kamil menutup peluang Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta.


Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kanan), saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Djarot menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang. Dia menduga langkah Yasonna Laoly yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshuffle kabinet. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tak Ikut Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Adian Napitupulu: PDIP is Not for Sale

Adian menyatakan bahwa pemberian dukungan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024 tidak untuk dijual.


Jokowi Angkat Bahlil jadi Menteri ESDM, Djarot PDIP: Conflict of Interest

5 jam lalu

Jokowi Angkat Bahlil jadi Menteri ESDM, Djarot PDIP: Conflict of Interest

PDIP menyoroti langkah Presiden Jokowi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)


Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly

14 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (tengah), Politisi PDIP Rokhmin Dahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu turut mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna. Dia menduga ada rencana untuk memanfaatkan sisa 43 hari efektif yang tersisa. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly

Djarot PDIP menduga peristiwa politik di kedua partai itu berhubungan dengan pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi.


Peluncuran Buku Menuju Indonesia Emas, Ganjar Singgung Hilirisasi Nikel

14 jam lalu

Pembahasan Buku Menuju Indonesia Emas di UGM, Senin, 19 Agustus 2024. (UGM)
Peluncuran Buku Menuju Indonesia Emas, Ganjar Singgung Hilirisasi Nikel

Terbukanya hilirisasi penambangan nikel harus dibarengi dengan tata kelola yang lebih baik.


Djarot PDIP Kritik Pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi

16 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kiri), Politisi PDIP Rokhmin Dahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Djarot mempertanyakan alasan elite PDIP Yasonna Laoly dicopot dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Djarot PDIP Kritik Pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi

Djarot PDIP menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang.


Ragam Reaksi Politikus PDIP atas Reshuffle Kabinet Jokowi

16 jam lalu

(Ki-ka) Bahlil Lahadalia saat dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas saat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rosan Roeslani saat dilantik menjadi Menteri Investasi, dan politikus Partai Gerindra Angga Raka Prabowo saat dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju ini muncul lagi menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian. TEMPO/Subekti.
Ragam Reaksi Politikus PDIP atas Reshuffle Kabinet Jokowi

Deddy Yevri Sitorus mengatakan reshuffle kabinet dilakukan antara lain untuk melumpuhkan PDIP.


Jokowi Cawe-cawe di Internal Golkar, PDIP dan PKB

18 jam lalu

Jokowi menggunakan instrumen hukum sebagai alat untuk mengendalikan partai.
Jokowi Cawe-cawe di Internal Golkar, PDIP dan PKB

Jokowi dituding ingin mengambil alih PDIP. Usai menggusur Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, PKB menjadi target berikutnya.