Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Sebut SBY, Megawati, hingga Jokowi Bisa Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

image-gnews
Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah merespons soal wacana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lulu mengatakan keanggotaan DPA nantinya bisa diisi oleh para mantan presiden. 

Luluk berpendapat bahwa penempatan mantan presiden sebagai anggota DPA ditujukan untuk mengapresiasi para pemimpin negara yang telah selesai bertugas. Menurut dia, para mantan presiden seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok negarawan yang bisa saja tergabung dalam lembaga itu. 

"Jadi, ada Pak SBY, Ibu Megawati, atau Pak Jokowi misalnya. Mungkin juga ada perwakilan dari keluarga Gus Dur," kata Luluk saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 10 Juli 2024.

Tidak hanya para mantan presiden, Luluk menyampaikan, keanggotaan DPA juga dapat diisi oleh orang-orang yang dinilai tepat dalam memberikan pertimbangan kebijakan kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. 

"Termasuk juga tokoh-tokoh yang lain karena tidak mesti harus mantan presiden yang bisa ada di Dewan Pertimbangan Agung," ujarnya. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB itu juga menilai bahwa DPA merupakan tempat bagi para tokoh yang dianggap kompeten untuk bisa memberikan arahan dalam pembangunan negara. 

"Itulah tempat yang mulia untuk orang-orang yang mulia memberikan pertimbangan, masukan, agar arah Indonesia menjadi lebih baik," tuturnya. 

Lebih lanjut, Luluk menyerahkan penentuan keanggotan DPA kepada Prabowo. Menurut dia, pengisian kursi DPA merupakan hak prerogatif presiden terpilih. 

"Presiden terpilih tentu memiliki hak prerogatif untuk memilih semua orang yang dianggap layak untuk bisa membantu beliau menjalankan pemerintahan ini, termasuk Dewan Pertimbangan Agung," ucapnya. 

Kritik Akademisi

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyebut wacana perubahan Wantimpres menjadi DPA mengindikasikan adanya upaya bagi-bagi jatah jabatan yang tidak sehat dalam kabinet Prabowo Subianto mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya menduga para elit sedang mencari sebuah wadah para mantan presiden," kata Bivitri dalam pesan suara yang diterima Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Selasa, 9 Juli 2024.

Lebih lanjut, Bivitri menyampaikan bahwa pada dasarnya pembentukan DPA ini hanya untuk memberikan jabatan baru bagi para mantan penguasa. Bahkan, kata dia, Wantimpres yang kini sudah terbentuk pun diisi oleh elit politik yang fungsinya tidak signifikan. 

"Mereka dikasih fasilitas, dikasih gaji. Tapi, sebenarnya enggak jelas tugasnya," ujarnya. 

Dewan pertimbangan jenis ini, Bivitri menerangkan, berpotensi diduduki oleh orang-orang yang dianggap berjasa kepada presiden. Selain itu, lembaga tersebut bisa dijadikan tempat penampungan bagi para tokoh politik yang jenjang karirnya sudah buntu. 

"Dugaannya, ini untuk 'bagi-bagi kue' lebih besar. Ini patut ditolak," tuturnya. 

Tak sampai di situ, Bivitri turut menyoroti soal penunjukan ketua DPA. Berdasarkan Pasal 7 draf aturan itu, posisi ketua DPA dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden. "Ketua gonta-ganti cuma masalah muterin fasilitas," ucapnya.

Sementara itu, dalam pasal yang sama, jumlah anggota DPA ditentukan sesuai kehendak presiden dan tidak dibatasi secara rigid. Bivitri menilai ketentuan itu menunjukkan adanya upaya memperluas kekuasaan presiden karena menentukan pejabat sesuai selera pribadi. 

Kritik tidak hanya datang dari Bivitri. Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, turut menyebut bahwa gagasan DPA ini sudah ada sejak munculnya gagasan presidential club. Menurut dia, koalisi gemuk kabinet Prabowo menginginkan kondisi ini. 

"Dewan Pertimbangan Agung yang didesain itu hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan," kata Herdiansyah kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 9 Juli 2024.

 Pilihan Editor: Banyak Dosen Ambil Jalan Pintas Jadi Guru Besar, Forum Guru Besar ITB: Rusak Marwah Kampus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hamzah Haz dalam Kenangan Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani

8 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers ketika mengunjungi rumah duka Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, yang wafat di Jakarta pada Rabu (24/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Hamzah Haz dalam Kenangan Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani

Presiden Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani mengenang Hamzah Haz yang meninggal hari ini.


Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

52 menit lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


Jokowi Melayat ke Rumah Duka Hamzah Haz

1 jam lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Jokowi Melayat ke Rumah Duka Hamzah Haz

Hamzah Haz meninggal pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 09.30 WIB pada usia 84 tahun.


Jokowi Panggil Luhut hingga Dirut KCIC di Tengah Isu Whoosh Bikin Rugi WIKA

1 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Panggil Luhut hingga Dirut KCIC di Tengah Isu Whoosh Bikin Rugi WIKA

Jokowi memanggil Luhut, Dirut KCIC, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sekitar pukul 10.45 WIB.


Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana tebu di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke. Indonesia pernah jadi eksportir gula dunia.


Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

3 jam lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

Jenazah Hamzah Haz akan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Cisarua Bogor siang ini setelah salat zuhur.


Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

Presiden Jokowi didampingi Iriana kemarin menanam tebu perdana di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.


Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

6 jam lalu

Ilustrasi minyak kelapa untuk  Bioavtur. antaranews.com
Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

Kelapa dapat diolah dengan menghasilkan minyak kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.


Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kelima kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, ketiga kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa 23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

Presiden Jokowi melakukan penanaman tebu di Kampung Sermayam kemarin.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

8 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.