TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa belum ada rencana untuk memindahkan kantor pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara alias IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil karena infrastruktur di IKN belum sepenuhnya siap.
"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Jokowi menambahkan bahwa ia telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono mengenai pembangunan di IKN. Dari laporan tersebut, terungkap bahwa pembangunan kantor belum sepenuhnya rampung.
Dulu Optimis
Sebelumnya, Jokowi optimis bisa memindahkan operasional kantor presiden ke IKN pada Juli 2024. Rencana ini diharapkan dapat terwujud seiring dengan rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah, termasuk target untuk menggelar upacara 17 Agustus di IKN.
“Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya (siap) Juli,” ujar Jokowi usai meninjau lokasi lapangan HUT Kemerdekaan RI di IKN pada Rabu, 5 Juni lalu.
Presiden mengungkapkan bahwa suplai air di IKN akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bendungan ini telah diresmikan pada 4 Juni 2024.
Jokowi menyebut pada Juni lalu bahwa hanya tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air dan mengalirkannya ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di IKN, sehingga IKN bisa digunakan sebagaimana rencananya.
Progres
Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, menyebutkan bahwa progres pembangunan kantor kepresidenan telah mencapai 92 persen dan ditargetkan selesai pada pekan kedua Juli 2024. Namun kendala cuaca seperti hujan dan petir memperlambat penyelesaian proyek ini.
“Air bersih Insya Allah masuk ke kapling, kantor, rumah sekitar mid Juli,” ucap Danis kepada Tempo pada Sabtu, 29 Juni 2024.
Selain kantor presiden, proyek lain yang dijadwalkan selesai lebih cepat meliputi kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, dan Beranda Nusantara. Dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, keputusan untuk menunda pemindahan kantor pemerintahan ke IKN diambil untuk memastikan kesiapan yang maksimal demi kelancaran operasional di ibu kota baru tersebut.
“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” kata Jokowi.
PUTRI SAFIRA PITALOKA | DANIEL A. FAJRI | MARTHA WARTA SILABAN
Pilihan editor: Pembangunan Dihentikan 10 Agustus, Bagaimana Nasib IKN Selanjutnya?
