TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bisa dibangkitkan melalui revisi undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Airlangga mengatakan DPR mengusulkan ke pemerintah rencana demikian.
“Kalau usulan perubahan undang-undang kan mungkin. Itu kan usulan dpr ke pemerintah. dan itu diparipurnakan nanti,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.
Airlangga mengklaim pengubahan aturan Wantimpres ini sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR. Namun dia mengaku tidak tahu menahu bahwa upaya membangkitkan DPA ini untuk mengakomodasi wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi penasihat khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“(Soal sikap Koalisi Indonesia Maju) ini kan udah persetujuan semua fraksi di DPR. (mengenai wacana Jokowi jadi penasihat Prabowo) itu kita belum tahu,” kata Airlangga.
Baleg DPR menyepakati revisi Undang-undang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden tersebut dibawa ke sidang paripurna seperti dikonfirmasi oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, Selasa, 10 Juli 2024. Nantinya, status dewan pertimbangan ini akan beralih dari lembaga pemerintah menjadi lembaga negara sehingga akan berkedudukan sejajar dengan presiden.
Berdasarkan Pasal 9 draf revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang dilihat Tempo, anggota Dewan Pertimbangan Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang ketetapannya dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. Ketua MPR Bambang Soesatyo sempat mengusulkan Dewan Pertimbangan Agung kembali diaktifkan. Lembaga ini, kata Bamsoet, bisa menjadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi oleh Prabowo.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal usulan Bamsoet ini saat sesi wawancara cegat di kompleks DPR/MPR, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, padan Ahad, 12 Mei 2024. Soal kemungkinan Jokowi menjadi penasihat Prabowo lewat DPA, Muzani mengatakan saat ini semua kelembagaan tengah dikaji.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan dibangkitkannya DPA sebagai lembaga yang sejajar dengan Presiden seperti mau kembali ke zaman orde baru. Setelah amandemen 1999-2022, level Wantimpres diubah tidak setinggi lembaga independen lain sebab tugasnya hanya memberi saran.
“Kalau kita mau objektif menganalisisnya dari aspek hukum tata negara, pertanyaannya adalah apa wewenangnya? dan apa yang membuat dia harus menjadi komisi independen tersendiri yg harus selevel presiden, DPR, dan lain lain,” kata Bivitri, dihubungi Tempo pada Rabu, 10 Juli 2024.
EKA YUDHA | SAVERO ARISTIA
Pilihan Editor: Wantimpres Mau Diubah Jadi DPA, Pengamat: Buat Wadah Mantan Presiden
