TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengharapkan proses peralihan pemerintahan berjalan dengan mulus. Jokowi akan digantikan sebagia Presiden oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
“Saya mengharapkan dukungan BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintah ini berjalan dengan baik. Menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita, Indonesia,” kata Jokowi saat memberi sambutan di acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin, 8 Juni 2024.
Jokowi meyakini, seperti pada masanya – pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo nanti akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK. “Agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural untuk mempermudah pekerjaan pemerintah. Kepala negara meminta BPK mendukung perbaikan ekosistem pemerintahan yang akuntabel dan fleksibel yang berorientasi pada hasil.
Prabowo dan putra Jokowi - Gibran Rakabuming Raka, tidak membentuk secara khusus tim transisi dalam proses pergantian pemerintahan. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.
Adapun Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi, yang diisi internal Partai Gerindra. Gugus tugas itu dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjabat wakil ketua tim gugus tugas. Lalu anggota gugus tugas di antaranya Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.
Pilihan Editor: Profil Billy Mambrasar, Stafsus Jokowi yang Disebut Warganet Tunda Beasiswa LPDP
