Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Riwayat Pendidikan Hasyim Asyari, Pernah Jadi Ketua OSIS dan Belajar di Pesantren

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena terbukti lakukan tindak asusila. Putusan itu dilakukan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran etik pada Rabu, 3 Juli 2024. "Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito dalam sidang putusan, Rabu, 3 Juli 2024. 

Dalam putusan itu, Heddy memberi sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujarnya. 

Heddy meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Dia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 

Tak berhenti sampai di situ, Hasyim yang masih terdaftar sebagai dosen di Universitas Diponegoro atau Undip juga terancam dipecat. Pasalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK meminta Undip dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang masih tercatat sebagai dosen. 

"Karena Hasyim Asy’ari masih tercatat sebagai PNS/dosen, oleh karena itu APIK juga meminta perhatian kepada Universitas Diponegoro dan Menteri Pendidikan agar melakukan tindakan pemberhentian terhadap Hasyim Asy’ari dengan mempertimbangkan Putusan DKPP ini," kata Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Khotimun Sutanti dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis, 4 Juli 2024.

Riwayat Pendidikan dan Perjalanan Karier Hasyim Asyari 

Informasi mengenai riwayat pendidikan dan perjalanan kariernya dapat ditemukan di laman resmi KPU, dimana dia tercatat sebagai seorang pria yang lahir pada tanggal 3 Maret 1973 di Pati, Jawa Tengah. 

Dalam riwayat pendidikannya, Hasyim menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus. Ia juga sempat belajar di Madrasah Diniyah As-Salam hingga tahun 1988. Di saat yang sama, dia bersekolah di SMPN 1 Kudus sebelum akhirnya masuk ke sekolah menengah atas SMAN 1 Kudus. Selama masa pendidikan menengahnya, Hasyim terpilih sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Hasyim mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, Purwokerto. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara dan berhasil lulus pada tahun 1995.

Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikan magister di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan mengambil program studi Ilmu Politik dan berhasil lulus pada tahun 1998. Hasyim juga memperoleh gelar doktor di Program Studi Sosiologi Politik University of Malaya pada tahun 2012.

Selain menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi, Hasyim juga memiliki sejumlah pengalaman kerja yang luas. Dia pernah menjadi Dosen Program Doktor Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Indonesia, Jakarta sejak tahun 2016.

Selain itu, dia juga menjadi dosen di Program Studi Doktor Ilmu Sosial dengan konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dosen di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan dosen di Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro di Semarang sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Sebelum menjadi Ketua KPU, Hasyim merupakan anggota KPU periode 2017-2022. Ia juga sebelumnya menjabat sebagai anggota KPU Pergantian Antar Waktu pada kepengurusan periode 2012-2017 sejak 29 Agustus 2016. 

ANANDA RIDHO SULISTYA | RIZKI DEWI AYU | IKHSAN RELIUBUN | IMA DHINI SAFIRA | ANTARA | HENDRI AGUNG PRATAMA

Pilihan Editor: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

33 menit lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu

3 jam lalu

Petugas PPK bersama sejumlah saksi melakukan rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat kecamatan di salah satu gudang logistik KPU Kota Bandung di Jalan Supratman, Bandung, Jawa Barat, 19 Februari 2024. Para saksi dan petugas melakukan verifikasi ulang terkait jumlah pemilih dan suara di TPS secara manual untuk menghindari kesalahan sistem di aplikasi Sirekap yang gagal membaca data jumlah suara masuk. TEMPO/Prima mulia
Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu

KPU menyusun linimasa produksi yang harus dipatuhi vendor percetakan surat suara, yang menjadi salah satu logistik pemilu untuk Pilkada 2024.


Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan KPU perlu membenahi sistem pada aplikasi Sirekap sebelum digunakan untuk Pilkada 2024.


Korban Tindak Asusila oleh Hasyim Asy'ari Didorong Bikin Laporan Pidana, Kuasa Hukum: Menunggu Keputusan

1 hari lalu

Aristo Pangaribuan (kanan) dan Maria Dianita (kiri), Tim Kuasa Hukum salah satu anggota PPLN Den Haag, Belanda (CAT) yang diduga menjadi korban tindakan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Mereka memberikan keterangan usai sidang perdana dugaan pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Korban Tindak Asusila oleh Hasyim Asy'ari Didorong Bikin Laporan Pidana, Kuasa Hukum: Menunggu Keputusan

CAT masih mempertimbangkan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asy'ari ke ranah pidana.


KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

KPU akan melaksanakan PSU di Sumbar dan Gorontalo.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

3 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

3 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

3 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

3 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.


Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

3 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

Usai Keppres tentang pemecatan Hasyim Asy'ari dari KPU diteken, DPR RI akan menentukan penggantinya diambil komisioner KPU yang tersisa.