Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Riwayat Pendidikan Hasyim Asyari, Pernah Jadi Ketua OSIS dan Belajar di Pesantren

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena terbukti lakukan tindak asusila. Putusan itu dilakukan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran etik pada Rabu, 3 Juli 2024. "Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito dalam sidang putusan, Rabu, 3 Juli 2024. 

Dalam putusan itu, Heddy memberi sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," ujarnya. 

Heddy meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Dia meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. 

Tak berhenti sampai di situ, Hasyim yang masih terdaftar sebagai dosen di Universitas Diponegoro atau Undip juga terancam dipecat. Pasalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK meminta Undip dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang masih tercatat sebagai dosen. 

"Karena Hasyim Asy’ari masih tercatat sebagai PNS/dosen, oleh karena itu APIK juga meminta perhatian kepada Universitas Diponegoro dan Menteri Pendidikan agar melakukan tindakan pemberhentian terhadap Hasyim Asy’ari dengan mempertimbangkan Putusan DKPP ini," kata Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Khotimun Sutanti dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis, 4 Juli 2024.

Riwayat Pendidikan dan Perjalanan Karier Hasyim Asyari 

Informasi mengenai riwayat pendidikan dan perjalanan kariernya dapat ditemukan di laman resmi KPU, dimana dia tercatat sebagai seorang pria yang lahir pada tanggal 3 Maret 1973 di Pati, Jawa Tengah. 

Dalam riwayat pendidikannya, Hasyim menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus. Ia juga sempat belajar di Madrasah Diniyah As-Salam hingga tahun 1988. Di saat yang sama, dia bersekolah di SMPN 1 Kudus sebelum akhirnya masuk ke sekolah menengah atas SMAN 1 Kudus. Selama masa pendidikan menengahnya, Hasyim terpilih sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Hasyim mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci, Purwokerto. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara dan berhasil lulus pada tahun 1995.

Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikan magister di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan mengambil program studi Ilmu Politik dan berhasil lulus pada tahun 1998. Hasyim juga memperoleh gelar doktor di Program Studi Sosiologi Politik University of Malaya pada tahun 2012.

Selain menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi, Hasyim juga memiliki sejumlah pengalaman kerja yang luas. Dia pernah menjadi Dosen Program Doktor Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Indonesia, Jakarta sejak tahun 2016.

Selain itu, dia juga menjadi dosen di Program Studi Doktor Ilmu Sosial dengan konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dosen di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan dosen di Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro di Semarang sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Sebelum menjadi Ketua KPU, Hasyim merupakan anggota KPU periode 2017-2022. Ia juga sebelumnya menjabat sebagai anggota KPU Pergantian Antar Waktu pada kepengurusan periode 2012-2017 sejak 29 Agustus 2016. 

ANANDA RIDHO SULISTYA | RIZKI DEWI AYU | IKHSAN RELIUBUN | IMA DHINI SAFIRA | ANTARA | HENDRI AGUNG PRATAMA

Pilihan Editor: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cagub Malut Benny Laos Meninggal, Ini Kata KPU Soal Syarat Pergantian Calon Kepala Daerah

22 menit lalu

Sejumlah kerabat memasuki ruangan untuk mendoakan mendiang Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Cagub Malut Benny Laos Meninggal, Ini Kata KPU Soal Syarat Pergantian Calon Kepala Daerah

KPU Maluku Utara menunggu koalisi partai pengusul Benny Laos-Sarbin Sehe memberitahukan secara resmi kematian Benny Laos sebagai cagub.


Benny Laos Meninggal, Penjelasan KPU mengenai Aturan Pergantian Cagub

6 jam lalu

Sejumlah kerabat memasuki ruangan untuk mendoakan mendiang Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Benny Laos Meninggal, Penjelasan KPU mengenai Aturan Pergantian Cagub

Cagub Malut Benny Laos, meninggal setelah speedboat Bella 72 terbakar, saat ia kampanye di Kabupaten Pulau Taliabu pada Sabtu, 12 Oktober 2024


Pilkada Jabar 2024: Kilas Balik Pencalonan Acep Adang Ruhiat dan Gita KDI

8 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Acep Adang (kanan) dan Gitalis Dwi Natarina (kiri) berpose saat pendaftaran di Kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Kamis 29 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Pilkada Jabar 2024: Kilas Balik Pencalonan Acep Adang Ruhiat dan Gita KDI

Pada mulanya, Acep Adang Ruhiat diumumkan oleh DPW PKB sebagai cawagub untuk Pilkada Jabar. Mengapa saat pendaftaran di KPU berbeda?


Kemenag Klaim Program Makan Bergizi Gratis Dapat Mengangkat Ekonomi Pesantren

9 jam lalu

ilustrasi pekan olahraga santri. kemenag.go.id
Kemenag Klaim Program Makan Bergizi Gratis Dapat Mengangkat Ekonomi Pesantren

Sementara itu, bagi pesantren yang belum memiliki unit usaha, Basnang menyarankan bahwa mereka bisa melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar.


Kronologi Gugatan PDIP dan Penundaan Putusan PTUN Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kronologi Gugatan PDIP dan Penundaan Putusan PTUN Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran

Putusan gugatan PDIP di PTUN ditunda setelah pelantikan Prabowo-Gibran karena ketua majelis hakim sakit.


Kemenag Mendata Santri yang akan Mendapat Program Makan Bergizi Gratis

10 jam lalu

ilustrasi pekan olahraga santri. kemenag.go.id
Kemenag Mendata Santri yang akan Mendapat Program Makan Bergizi Gratis

Program ini diharapkan bisa memenuhi gizi harian santri.


KPU Jawa Timur Mulai Cetak Surat Suara Pilkada 2024

10 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
KPU Jawa Timur Mulai Cetak Surat Suara Pilkada 2024

KPU Jawa Timur turut melakukan monitoring terhadap perusahaan yang digandeng untuk memproduksi surat suara.


Wakil Presiden Ma'ruf Amin Usul Pembentukan Dewan Kiai

11 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Wakil Presiden Ma'ruf Amin Usul Pembentukan Dewan Kiai

Mar'ruf Amin mengatakan Dewan Kiai akan bertugas mengawasi pesantren agar tidak terjadi tindak kekerasan.


Pilkada Jabar 2024: Kilas Balik Pencalonan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie

1 hari lalu

Bakal calon Gubernur Ahmad Syaikhu bersamal calon Wakil Gubernur Ilham Habibie tiba di KPUD Jawa Barat di Bandung,29 Agustus 2024. Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie diusung oleh PKS dan Nasdem mendaftar ke KPUD Jawa Barat di hari terakhir pendaftaran. TEMPO/Prima mulia
Pilkada Jabar 2024: Kilas Balik Pencalonan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie

Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie pasangan nomor 3 Pilkada Jabar 2024, yang didukung Aher


KPU DKI Jakarta Targetkan Pencetakan Surat Suara Selesai 16 Oktober

1 hari lalu

Warga memasukkan surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 08, Kelurahan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu  24 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Barat  telah menetapkan 10 TPS di tiga  kabupaten untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Akbar Tado
KPU DKI Jakarta Targetkan Pencetakan Surat Suara Selesai 16 Oktober

KPU DKI Jakarta juga menyediakan 2.000 surat suara tambahan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pilkada Jakarta.