Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendikbudristek Sebut Kecurangan PPDB 2024 Bukan karena Kebijakan tapi Kemauan Menjalankan Integritas

image-gnews
Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Muhammad Hasbi, menanggapi soal temuan kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 kesalahannya bukan pada kebijakan.

"Jadi masalahnya bukan pada kebijakannnya. Tapi pada kemauan dan komitmen kita bersama untuk menjalankan kebijakan dengan penuh integritas," kata Hasbi kepada Tempo melalui pesan singkat pada Senin, 24 Juni 2024. 

Soal kecurangan Hasbi mengatakan Kemendikbudristek bersama Kementerian Koordinasi PMK, Kemendagri, Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPAI melakukan koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan PPDB. Masing-masing lembaga itu membuka layanan aduan. 

"Kami apresiasi KPK yang telah melakukan layanan pengaduan soal gratifikasi pelaksanaan PPDB," ujarnya.

Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata Hasbi, bertolak belakang dengan semangat perbaikan kualitas pendidikan yang sedang diupayakan.

"Kami mendukung penegakan aturan hukum jika ada oknum-oknum yang terbukti melanggar," tuturnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muncul permintaan masyarakat untuk mengubah PPDB saat ini ke nilai karena ada kecurangan. Menurut Hasbi sistem nilai juga tidak akan mencegah praktik kecurangan tidak terjadi. "Perlu dipahami dengan sistem nilai praktik KKN juga tidak terhindarkan," ujarnya. 

Sebelumnya, Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menemukan praktik kecurangan dalam jalur prestasi di 7 SMA hingga membuat PPDB dihentikan sementara waktu. Termasuk Ombudsman memanggil kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain Ombudsman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menerima tiga aduan soal hambatan penerimaan siswa di jalur afirmasi satu kasus jenjang SD di Jakarta, yakni siswa yang harusnya masuk namun tidak lolos tergantikan murid lain. Kemudian dua laporan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dan Medan adanya murid penyandang disabilitas yang tidak diterima karena akses layanan sekolah tidak memadai.

Pilihan Editor: Cara dan Syarat Daftar PPDB Jakarta 2024 Jalur Zonasi SMP-SMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendikbudristek Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2024

2 hari lalu

Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek Ahmad Mahendra, memegang piala penghargaan CNN Indonesia Awards 2024 di The Westin, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 25 September 2024. Dok. Kemendikbud
Kemendikbudristek Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2024

Penghargaan ini bisa diraih berkat upaya mengembangkan serta melestarikan beragam budaya tradisional melalui program-program inklusif.


Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

4 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.


Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

4 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.


Pendaftaran Beasiswa ADik Disabilitas Dibuka hingga 27 September, Simak Ketentuannya

4 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. Shoolini university
Pendaftaran Beasiswa ADik Disabilitas Dibuka hingga 27 September, Simak Ketentuannya

Kemendikbudristek membuka pendaftaran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas hingga 27 September 2024.


Kembalinya 288 Artefak Bersejarah dari Belanda Diharapkan Tingkatkan Edukasi Masyarakat

5 hari lalu

Sebagian benda bersejarah yang dikembalikan Pemerintah Belanda. Dok. Kemendikbudristek
Kembalinya 288 Artefak Bersejarah dari Belanda Diharapkan Tingkatkan Edukasi Masyarakat

Kepulangan 288 artefak bersejarah dari Belanda menjadi upaya berkelanjutan untuk memulihkan warisan budaya Indonesia.


Kemendikbudristek Klaim Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Anak karena Program KIP

6 hari lalu

Para siswa mendengarkan penjelasan tentang tatasurya yang diadakan oleh Planetarium Jakarta di Madrasah Ibtidaiyah Dakwah Islamiyah, Jakarta, Kamis 12 September 2024. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat belajar mengenal benda-benda langit serta pengetahuan tentang astonomi. Kunjungan ini menargetkan 1.000 sekolah dalam setahun melalui dua fasilitas planetarium mini yang dapat menjemput bola ke sekolah-sekolah ataupun dikunjungi di Taman Ismail Marzuki. TEMPO/Tony Hartawan
Kemendikbudristek Klaim Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Anak karena Program KIP

Kemendikbudristek juga telah menyesuaikan satuan biaya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan


Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

6 hari lalu

Ilustrasi perisakan/bullying atau penganiayaan. Shutterstock
Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

Permendikbud baru yang sedang disiapkan itu bertujuan agar kejadian perundungan seperti yang terjadi di PPDS Undip tidak terulang.


Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

9 hari lalu

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

Anak buah Nadiem Makarim menyebut sang menteri kemungkinan tak akan melanjutkan kariernya di pemerintahan Prabowo mendatang.


Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

Permintaan melanjuti program Merdeka Belajar ini juga sempat diutarakan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.


Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

9 hari lalu

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Nunuk Suryani saat memberikan kuliah umum arah kebijakan Kemendikbudristek terkait pendidikan profesi guru di Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH, Kepulauan Riau pada Rabu, 15 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty.
Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

Kebutuhan jumlah guru di Provinsi Papua masih belum seimbang.