TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP menepis adanya isu pergantian sekretaris jenderal buntut diperiksanya Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan lalu. Partai banteng menegaskan, isu tersebut tak pernah mencuat di internal partai.
Melalui pesan singkat, Ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang Ekonomi PDIP, Said Abdullah, mengatakan bahwa isu pergantian Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP tidak pernah dibahas dalam rapat pengurus teras partai.
"Karena tidak ada pembicaraan, tidak saya dengar juga. Artinya tidak hal seperti itu di DPP partai," kata Said, Senin, 24 Juni 2024.
Meski Hasto sempat diperiksa dan mengalami penyitaan paksa terhadap barang-barang pribadinya oleh penyidik KPK, Said hakulyakin bahwa Hasto adalah figur yang bersih. Apalagi, kata dia, sebagai sekjen partai, Hasto memiliki pengalaman yang baik dalam menyelesaikan permasalahan.
Ketua Badan Anggaran DPR tersebut menegaskan, bahwa PDIP melalui tim hukum akan terus mengawal dan membela Hasto yang diperiksa KPK atas kasus suap Harun Masiku.
Harun Masiku merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU 2017-2022, Wahyu Setiawan. Penyuapan itu ditujukan agar dirinya dapat menjadi Anggota DPR dari Fraksi PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal pada Maret 2019.
"Pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarlah menjadi kewenangan KPK. Jangan kemudian kita membuat kegaduhan, intervensi terhadap kerja KPK. PDIP tidak memerlukan itu," ujar Said.
Menukil laporan Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2024, disebutkan bahwa PDIP bersiap menggantikan Hasto Kristiyanto dari kursi Sekretaris Jenderal usai diperiksa dalam kasus suap Harun Masiku.
Desakan untuk mengganti Hasto, muncul dari luar internal PDIP. Kelompok relawan Puan Maharani, yaitu Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GMPN), meminta Hasto untuk mundur agar tidak merusak citra partai. Ketua Umum GMPN, Daddy Palgunadi mengaku sudah berbicara dengan pengurus PDIP. "Kami memberi masukan," kata Daddy, Jumat 21 Juni lalu.
Sedangkan di lingkup internal partai mulai muncul rencana pengganti Hasto jika nanti ditahan KPK. Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan ada kecurigaan Istana ingin menaruh orangnya sebagai pengganti Hasto. "Ada istilah Kuda Troya Istana," kata orang dekat Hasto itu.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membantah apabila Istana-Presiden Joko Widodo disebut terlibat dalam urusan internal PDIP. Moeldoko juga menepis tudingan adanya cawe-cawe Istana dalam pemeriksaan Hasto oleh KPK.
"Saya melihatnya bukan di situ (ada arahan Istana). Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK," ujar dia, Kamis 20 Juni lalu.
Adapun Hasto, menduga rencana untuk menggantikan dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal merupakan upaya untuk memecah belah partai. Toh, Hasto sempat menyatakan keinginannya untuk mundur sebagai Sekretaris Jenderal di 2023 lalu. Namun, hal tersebut ditolak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
ANDI ADAM FATURAHMAN | MAJALAH TEMPO
Pilihan Editor : PKS Pastikan Usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta
