TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menerka maksud Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal turbulensi politik menjelang pergantian pemerintahan ke Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mengatakan pernyataan Jokowi merupakan suatu peringatan.
“Iya itu wanti-wanti jangan sembarang ngomong kalo enggak ngerti, itu maksudnya,” kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.
Zulhas menegaskan proyeksi pemerintah untuk transisi ini dapat berjalan mulus. Dia kembali menjelaskan bahwa tidak ada transisi karena pada prinsipnya pemerintah Jokowi ke Prabowo merupakan keberlanjutan.
Ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, Jokowi meminta secara khusus agar stabilitas politik tetap terjaga menjelang pergantian pemerintahan. Alasannya, dunia internasional akan selalu melihat gejolak politik yang terjadi.
"Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Jokowi. "Hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada, sampaikan isu yang positif, hal-hal positif sehingga pasar menjadi yakin, pasar optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang berada pada posisi yang baik."
Dalam pemaparannya, Jokowi mengungkit daya saing Indonesia pada 2024 yang naik signifikan. Ia menyebut ada kecenderungan negara seperti Malaysia dan Jepang kehilangan daya saing diakibatkan pelemahan mata uang dan penurunan produktivitas.
Presiden Jokowi mengklaim kenaikan utama daya saing Indonesia karena pemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi. "Artinya apa? Stabilitas politik itu penting. Artinya, stabilitas mata uang itu penting. Artinya, peningkatan produktivitas itu penting," kata Jokowi.
Di masa pergantian pemerintahan, Prabowo Subianto tidak membentuk secara khusus tim transisi. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.
Adapun Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi yang diisi internal Partai Gerindra. Gugus tugas itu dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjabat wakil ketua tim gugus tugas. Lalu anggota gugus tugas di antaranya Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.
Gugus tugas ini sudah menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan pada Jumat, 31 Mei lalu. Mereka juga sudah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 terkini bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Direktorat Jenderal Pajak pada Senin, 24 Juni lalu.
Pilihan Editor: Jokowi Waspadai Turbulensi Politik Menjelang Pergantian Pemerintahan ke Prabowo
