Jokowi Waspadai Turbulensi Politik Menjelang Pergantian Pemerintahan ke Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Prediden Joko Widodo atau Jokowi meminta secara khusus agar stabilitas politik tetap terjaga menjelang pergantian pemerintahan. Alasannya, dunia internasional akan selalu melihat gejolak politik yang terjadi.

Pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Ia akan digantikan oleh Prabowo Subianto, yang memenangkan pemilihan presiden 2024 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka –putra sulung Jokowi.

"Harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi poltik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Jokowi saat memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 24 Juni 2024. "Hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada, sampaikan isu yang positif, hal-hal positif sehingga pasar menjadi yakin, pasar optimis terhadap fundamental ekonomi kita yang berada pada posisi yang baik."

Dalam pemaparannya, Jokowi mengungkit daya saing Indonesia pada 2024 yang naik signifikan. Merujuk pada data IMD atau World Competitiveness Ranking, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan saat ini Indonesia berada pada posisi 27, yang mengalahkan Malaysia, Jepang, dan Filipina.

Ia menyebut ada kecendurangan negara seperti Malaysia dan Jepang kehilangan daya saing diakibatkan pelemahan mata uang dan penurunan produktifitas. Presiden Jokowi mengklaim kenaikan utama daya saing Indonesia karena kepemerintahan, dunia usaha, dan ekonomi.

"Artinya apa? Stabilitas politik itu penting. Artinya, stabultias mata uang itu penting. Artinya, peningkatan produktivitas itu penting," kata Jokowi.

Dalam pergantian pemerintahan ini, Prabowo Subianto tidak membentuk secara khusus tim transisi. Berbeda ketika transisi pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi pada 2014 lalu. Setelah memenangkan pemilihan presiden 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla membentuk tim transisi.

Adapun Prabowo hanya membentuk tim gugus tugas sinkronisasi, yang diisi internal Partai Gerindra. Gugus tugas itu dipimpin oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menjabat wakil ketua tim gugus tugas. Lalu anggota gugus tugas di antaranya Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, dan Prasetyo Hadi.

Gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran diproyeksikan untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah mereka dilantik pada 20 Oktober 2024. Gugus tugas ini sudah menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan pada Jumat, 31 Mei lalu. Mereka juga sudah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 terkini bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Direktorat Jenderal Pajak pada Senin, 24 Juni lalu.

Pilihan Editor : Sri Mulyani Lapor Jokowi Usai Bertemu Tim Sinkronisasi Prabowo