Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MKD Putuskan Bamsoet Langgar Kode Etik Soal Pernyataan Amendemen UUD 1945

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi ringan kepada Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet. MKD menyatakan Bamsoet terbukti melanggar kode etik anggota dewan saat memberikan pernyataan publik soal wacana amendemen UUD 1945.

Majelis MKD membacakan putusan tersebut pada Senin, 24 Juni 2024. Sebelum membacakan putusan, Ketua MKD Adang Daradjatun berujar dewan etik DPR itu telah mempertimbangkan keterangan Bamsoet sebagai teradu, keterangan saksi-saksi, serta memeriksa bukti dokumen pengadu.

Dari proses tersebut, kata Adang, MKD menyimpulkan bahwa Bamsoet terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota DPR RI. “Mahkamah Kehormatan Dewan menyimpulkan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,” kata Ketua MKD Adang Daradjatun dalam sidang yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Selain itu, MKD juga juga menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Bamsoet. “Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Menyimpulkan bahwa teradu diberikan sanksi dengan kriteria ringan dan diberian teguran tertulis,” ucap Adang.

MKD pun meminta Bamsoet untuk tidak mengulangi perbuatannya. "Kepada Teradu agar tidak mengulanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap," ujar Adang saat membacakan putusan.

Adang mengatakan setiap anggota DPR dalam bertindak harus mengutarakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, kata dia, anggota DPR juga harus melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif dan mempergunakan fungsi tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan rakyat.

Adapun Bamsoet sendiri tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan di MKD DPR hari ini. Politikus Partai Golkar itu juga diketahui absen dari sidang sebelumnya dalam kasus pelaporan yang sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus ini, Bamsoet dilaporkan ke MKD oleh mahasiswa Universitas Islam Jakarta (UIJ), Muhammad Azhari. Dia melaporkan pernyataan Bamsoet dalam konferensi pers di Senayan pada 5 Juni 2024. Bamsoet dianggap menyatakan bahwa seluruh Parpol telah sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945, bertolak belakang dengan fakta dan bukti-bukti di lapangan.

Sebelumnya, Bamsoet berujar dirinya tidak pernah menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amendemen penyempurnaan UUD 1945 karena diawali dengan kata kalau atau jika. Sehingga pernyataan tersebut tidak mengandung makna pretensi dalam rangka melangkahi partai politik yang ada, sebagaimana terdokumentasi dalam liputan media televisi.

"Jadi, keliru kalau saya dikatakan tidak menghormati undangan teman-teman di MKD. Justru saya senang karena saya bisa meluruskan tuduhan yang tidak benar ditempat yang tepat," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis pada Kamis, 20 Juni 2024.

Usai vonis MKD dijatuhkan, Tempo telah meminta tanggapan Bamsoet yang diberikan sanksi teguran tertulis. Namun, Bamsoet belum menanggapi pesan singkat yang dikirim Tempo hingga berita ini ditulis.

Pilihan Editor: Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Pastikan IMI Siap Gelar Berbagai Kejuaraan Balap Internasional

14 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Pleno IMI Pusat ke-3 Tahun 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Pastikan IMI Siap Gelar Berbagai Kejuaraan Balap Internasional

Bambang Soesatyo sedang mempersiapkan agar pada tahun 2025 nanti, IMI di berbagai daerah bisa lebih banyak lagi yang menjadi tuan rumah berbagai event balap internasional.


IMI Persiapkan Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor jadi Kawasan Ekonomi Khusus

15 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Pleno IMI Pusat ke-3 Tahun 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Dok. MPR
IMI Persiapkan Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Bambang Soesatyo mengungkapkan IMI sedang mempersiapkan agar Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).


Bamsoet Resmikan Peluncuran Mobil BAIC Indonesia

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam grand launching BAIC Indonesia dalam event GIIAS 2024, di ICE BSD, Tangerang, Rabu 17 Juli 2024.
Bamsoet Resmikan Peluncuran Mobil BAIC Indonesia

Bambang Soesatyo bersama founder PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) Jerry Hermawan Lo bekerjasama dengan Beijing Automotive Group Co. Ltd, secara resmi melakukan grand launching kendaraan BAIC di Indonesia


Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

2 hari lalu

Pejabat Publik dengan Gelar Guru Besar Janggal
Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

Guru Besar atau profesor merupakan gelar tertinggi bagi dosen yang aktif mengajar. Jika ditemukan ada yang memalsukan gelar ini, ada sanksi pidana.


Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

2 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

Temuan dugaan rekayasa syarat permohonan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Bagaimana syarat mendapatkan gelar profesor?


Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

2 hari lalu

Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa 16 Juli 2024. Dok. MPR
Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

Bambang Soesatyo mengungkap diskusi dengan Agus Harimurti Yuhdoyono mengenai evaluasi sistem politik dan kondisi demokrasi di Indonesia.


Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat tiba di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

Bamsoet mengusulkan pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah. Pemilu serentak membuat masyarakat hanya terfokus pada pelaksanaan pemilihan presiden.


Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

Bamsoet merespons Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres, yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung


Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima silaturahmi kebangsaan oleh pimpinan MPR di Gedung DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pimpinan lembaganya akan melanjutkan kunjungan silaturahmi kebangsaannya ke sejumlah partai


Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

Bamsoet menilai, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya untuk masyarakat.