Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengumuman PPDB Jabar 2024, Peserta yang Curang Dianulir Kelulusannya

image-gnews
Sejumlah guru beristirahat di sela melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023. Aksi tersebut digelar terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar (Rombel) di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil dan juga tidak mempolitisasi di area sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejumlah guru beristirahat di sela melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023. Aksi tersebut digelar terkait PPDB Online 2023 yang dinilai melanggar kapasitas jumlah per rombongan belajar (Rombel) di Kota Bekasi melebihi ketentuan Permendikbud dan meminta agar PPDB harus transparan, jujur, akuntabel serta adil dan juga tidak mempolitisasi di area sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Bandung- Situs Dinas Pendidikan Jawa Barat di laman ppdb.jabarprov.go.id akhirnya menayangkan pengumuman hasil Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK. Di laman tersebut diumumkan hasil PPDB yang dibagi dalam 13 cabang dinas yang masing-masing berisi daftar calon siswa yang diterima di masing-masing sekolah.

"Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan yang dikoordinasikan kepada cabang dinas pendidikan wilayah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," demikian pengumuman di situs tersebut dilihat Tempo, Rabu malam, 19 Juni 2024.

Untuk mengetahui lulus tidaknya peserta bisa dengan dua cara. Pertama, langsung memasukkan nomor pendaftaran calon siswa dan cara kedua dengan memilih langsung ikon Hasil Seleksi.

Pada ikon hasil seleksi misalnya langsung terpampang nama-nama SMA, SMK, dan SLB yang ada di wilayah Bandung dan Sumedang. Di sana tinggal memilih sekolah yang dituju serta kategori jalur  dan akan terpampang daftar nama-nama siswa yang lulus. Di tiap informasi nama siswa dapat dilihat asal sekolah dan jarak rumahnya dari sekolah.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, PPDB tahap 1 untuk jenjang SMA, SMK, SLB Provisi Jawa Barat Tahun 2024 telah diumumkan pada Rabu, 19 Juni 2024 pukul 19.30 WIB. 

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Panitia PPDB karena sampai detik terakhir Dinas Pendidikan dibantu aparat penegak hukum melakukan pendetilan verifikasi agar tidak ada kecurangan domisili, KK, dan lain-lain,” kata dia, dalam keterangannya.

Bey mengatakan, verifikasi dokumen kependudukan sebagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan PPDB berlangsung tanpa kecurangan. “Verifikasi kesesuaian alamat dan dokumen kependudukan sebagai upaya serius kami menyelenggarakan PPDB yang bersih tanpa kecurangan,” kata dia.

Pelaksanaan verifikasi dilakukan petugas ke lapangan dengan mengecek domisili peserta didik. Hasil pengecekan dibawa dalam rapat pleno untuk memastikan hasil verifikasi lapangan terakhir. “Kita sudah cek. Artinya kita akan menggugurkan kalau tidak wajar dan pihak sekolah tidak ragu untuk menggugurkan,” kata Bey.

Bey mengapresiasi panitia PPDB yang berani ambil risiko untuk taat aturan. Ia pun mengingatkan panitia PPDB untuk tidak takut pada intervensi atau ancaman dari pihak calon peserta didik. “Jika nanti setelah pengumuman ada ancaman, silahkan laporkan pada kami dan kami akan melakukan pendampingan. Semoga tahun ini PPDB Jabar terbaik,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya pada Rabu, 19 Juni 2024, siang, Bey mengunjungi SMAN 3 dan 5 yang lokasinya bersebelahan di Kota Bandung. Di sana ia sempat menyebutkan pengumuman PPDB diperkirakan akan diumumkan menjelang sore hari. “Bisa sekitar Ashar, atau sebelum Ashar, jam 2,” kata dia dikutip dari rekaman video wawancara Bey yang dibagikan Humas Pemprov Jawa Barat, Rabu, 19 Juni 2024.  

Bey mengatakan salah satu laporan yang mencuat soal domisili KK. Salah satunya ada 6 KK yang tercatat berasal dari alamat satu rumah yang sama. “Itu kami cek, pokoknya kita akan menyebutkan kalau memang tidak wajar. Kami tidak ragu. Dan beberapa sekolah berani mendrop. Ada kemungkinan yang tidak diterima karena itu,” kata dia.

Di kesempatan yang sama Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jabar M. Ade Afriandi mengatakan, pendalaman yang dilakukan sekolah pada data domisili calon siswa. “Jadi apabila menemukan domisili dari calon peserta didik termasuk orang tuanya yang perlu didalami, kami sampaikan pada satuan pendidikan untuk dilakukan pendalaman,” kata dia, dalam tayangan video rekaman wawancara yang dibagikan Humas Pemprov Jawa Barat, Rabu, 19 Juni 2024.

Ade membenarkan soal kasus domisili yang mengemuka. “Yang 6 KK (1 rumah) tidak hanya di sekitar sekolah ini. Ada 1 rumah 8 KK juga ada, tapi tentu ini perlu diimbau pada seluruh orang tua tidak perlu lagi membuat hal seperti itu, apalagi tanpa izin dari yang punya rumah” kata dia.

Ade menjamin dari pendalaman yang dilakukan calon peserta tersebut tidak diloloskan. “Tentu dianulir,” kata dia.

AHMAD FIKRI

Pilihan Editor: Kisah Afief Peserta SNBT Belajar dari Pagi hingga Malam Berbuah Manis Lolos Fakultas Kedokteran UI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

52 hari lalu

Kasi Intel Kejari Depok M. Arief Ubaidillah (kiri) didampingi Kasi Pidsus Kejari Depok Mochtar Arifin saat dimintai keterangan terkait pemanggilan operator SMPN 19 Depok ke Kejari, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

Kejaksaan menemukan aliran dana dalam skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok yang mencapai puluhan juta rupiah.


Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

56 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

Terungkapnya skandal katrol nilai rapor membuat sembilan pegawai Dinas Pendidikan Kota Depok terancam dipecat


Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

58 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

Kejaksaan Negeri Depok memperoleh sejumlah fakta di balik katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

29 Juli 2024

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

Ketentuan dan prosedur lapor diri PPDB Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tahap kedua di DKI 29-30 Juli 2024


Kemendikbud Sebut Implementasi PPDB Sudah Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

27 Juli 2024

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kemendikbud Sebut Implementasi PPDB Sudah Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Kemendikbud mengklaim jumlah kecurangan dalam PPDB terus berkurang setiap tahun.


Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

24 Juli 2024

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

Bey Machmudin mengatakan, prihatin dengan maraknya kecurangan dalam PPDB 2024. Ada 279 calon siswa yang dianulir karena kecurangan


Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

24 Juli 2024

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

Topik tentang Ombudsman Banten menemukan praktik 'siswa siluman' menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

23 Juli 2024

Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

JPPI mencatat masih ada aanak-anak yang tidak lulus PPDB sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah.


Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

23 Juli 2024

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

Ombudsman Banten kembali temukan 114 siswa siluman hasil PPDB tahun ini di SMAN Kabupaten Tangerang.


Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

22 Juli 2024

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

Pemerintah gagal melakukan sistem zonasi PPDB dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit.