Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Kecurangan PPDB di Sumsel versi Ombudsman: Dari Kronologi hingga Tindakan

image-gnews
Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menemukan dugaan kecurangan dalam seleksi jalur prestasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berikut sederet fakta dugaan kecurangan PPDB 2024 di Sumsel berdasarkan versi Ombudsman Provinsi Sumsel yang dihimpun dari Tempo.

Bermula dari obrolan siswa

Kepala Ombudsman Provinsi Sumsel M Adrian awalnya menceritakan, salah satu syarat pendaftaran PPDB jalur prestasi adalah mengunggah semua penghargaan yang diperoleh, seperti sertifikat atau piagam.

Setelah itu, siswa sering datang secara langsung ke sekolah untuk mengecek atau melakukan verifikasi dengan cara membawa ijazah dan data-data yang dibutuhkan. Di sana, katanya, verifikator menghitung secara langsung piagam itu setara dengan nilai berapa dan menjumlahkan total nilainya.

"Tentu kan kalau sama-sama anak kan pasti kadang-kadang mereka kan saling tahu juga nilai teman yang lain-lainnya. Seperti itu, ternyata pada waktu pengumuman kemarin anak-anak yang tadinya juara kelas 1, juara kelas 2 enggak masuk," kata Adrian kepada Tempo pada Senin malam, 17 Juni 2024.

Mereka membandingkan dengan teman sekelasnya lain yang dianggap rankingnya di bawah mereka, tapi lolos. "Kok bisa masuk. Nah makanya mereka melaporkan ke Ombudsman," kata Adrian.

Laporan orang tua wali murid

Adrian menyebut, setidaknya ada puluhan laporan dari orang tua wali murid. Mayoritas orang tua, lanjut Adrian, melaporkan dugaan praktik kecurangan PPDB di jalur prestasi. Mereka datang ke Ombudsman dengan membawa data yang dimiliki.

"Ya, kalau sejumlah persisnya saya enggak tahu tapi itu puluhan jumlahnya (laporan). Memang ada lebih kurang sekitar 7 sekolah yang di Palembang yang dilaporin. Jadi satu sekolah itu bisa sampai 4 pelapor," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

1 jam lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pegiat Pendidikan Ingatkan Penghapusan Jurusan di SMA Bisa Jadi Bumerang

Kemendikbud mengklaim sekitar 90-95 persen satuan pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK mulai menerapkan program Kurikulum Merdeka.


Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

3 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

Topik tentang Ombudsman Banten menemukan praktik 'siswa siluman' menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

12 jam lalu

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

Peniadaan jurusan IPA-IPS di SMA dinilai tepat asalkan ketersediaan guru menunjang.


Kurikulum Merdeka Berlakukan SMA Tanpa Jurusan Tahun Ini

16 jam lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Kurikulum Merdeka Berlakukan SMA Tanpa Jurusan Tahun Ini

Kurikulum Merdeka yang meniadakan jurusan di SMA mulai diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025.


Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

20 jam lalu

Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

JPPI mencatat masih ada aanak-anak yang tidak lulus PPDB sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah.


Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

20 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

Ombudsman Banten kembali temukan 114 siswa siluman hasil PPDB tahun ini di SMAN Kabupaten Tangerang.


Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

23 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

Kebijakan penghapusan jurusan di SMA oleh Kemendikbudristek merupakan bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka.


Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

1 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution berjalan memasuki kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. PKB secara resmi mengusung Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

Peraturan Wali Kota Medan yang diterbitkan Bobby Nasution menuai polemik. Ombudsman memanggil Bobby untuk dimintai keterangan.


Lewat Virtual Zoom, Eks Gubernur Herman Deru jadi Saksi Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel

1 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hadir secara virtual sebagai saksi untuk terdakwa Hendri Zainudin dalam sidang korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel di Pengadilan Negeri Palembang, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Lewat Virtual Zoom, Eks Gubernur Herman Deru jadi Saksi Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel

Eks Gubernur Herman Deru menjadi saksi dalam sidang korupsi dana hibah KONI Sumsel di Pengadilan Negeri Palembang.


Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

1 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

Pemerintah gagal melakukan sistem zonasi PPDB dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit.